Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi sarana sanitasi pascabencana di tujuh kabupaten di Provinsi Aceh. Kabupaten-kabupaten tersebut adalah Pidie Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Bireuen, Aceh Timur, dan Aceh Utara.
Langkah ini difokuskan pada pemulihan operasional Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) agar pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik, sekaligus menghindari risiko pencemaran lingkungan di daerah yang terkena dampak.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan pentingnya pemulihan pascabencana yang tidak hanya terbatas pada perbaikan infrastruktur seperti jalan dan bangunan yang rusak. Namun, proses pemulihan harus juga memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Pemulihan pascabencana tidak hanya menyangkut perbaikan infrastruktur yang rusak, tetapi juga memastikan masyarakat kembali mendapatkan akses terhadap kebutuhan dasar,” jelas Menteri Dody.
Pelaksanaan penanganan ini dilakukan melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Provinsi Aceh.
Ruang lingkup pekerjaan mencakup penambahan kapasitas landfill, pembangunan instalasi pengolahan air lindi, peningkatan jalan akses, dan penyediaan fasilitas penunjang sesuai dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing TPA.
Salah satu lokasi yang mendekati penyelesaian penanganannya adalah TPA Kampung Durian di Kabupaten Aceh Tamiang. Rehabilitasi di kawasan ini meliputi pembangunan satu sel landfill tambahan dengan luas 1,1 hektare, instalasi pengolahan air lindi, dan peningkatan jalan akses sepanjang satu kilometer.
Di Kabupaten Bireuen, proyek di TPA Blang Beururu diarahkan untuk meningkatkan kapasitas penampungan sampah melalui landfill yang memiliki luas 1,46 hektare. Selain itu, penanganan juga mencakup pembangunan dinding penahan tanah sepanjang 153,65 meter serta perbaikan jalan akses sepanjang 570,26 meter.
Sementara itu, TPA Teupin Keubeu di Kabupaten Aceh Utara menjadi salah satu lokasi yang mendapatkan prioritas. Fasilitas ini melayani sekitar 641 ribu jiwa di 25 kecamatan dengan jumlah timbulan sampah mencapai 85 ton per hari. Untuk mendukung operasional tersebut, pekerjaan yang dilakukan meliputi pembangunan landfill seluas 1,2 hektare, instalasi pengolahan air lindi, serta perbaikan akses dan sarana pendukung lainnya.
Di Kabupaten Pidie Jaya, peningkatan kapasitas TPA Blang Awe dikerjakan dengan pembangunan sel landfill seluas 0,71 hektare di bagian bawah dan 1,04 hektare di bagian atas. Pekerjaan lain mencakup pembangunan dinding penahan tanah sepanjang 352,64 meter serta perbaikan jalan akses sepanjang 985,5 meter.
Untuk penanganan TPA Uwer Tetemi di Kabupaten Aceh Tengah, peningkatan dilakukan melalui pembangunan satu sel landfill seluas 0,65 hektare. Selain itu, pekerjaan tersebut dilengkapi dengan pemasangan sistem pelapis kedap (liner) dan pipa air lindi, pembangunan dinding penahan tanah, penataan jalan operasional, serta pembangunan instalasi pengolahan air lindi.
Di Kabupaten Aceh Tenggara, peningkatan TPA Selamat Indah meliputi pembangunan satu sel landfill seluas 0,41 hektare, sistem pengolahan air lindi, dinding penahan tanah, jalan operasional, dan berbagai infrastruktur pendukung lainnya.
Di Kabupaten Aceh Timur, pekerjaan di TPA Lhok Tujoh difokuskan pada pembangunan dinding penahan tanah sepanjang 320 meter serta penataan sampah yang sudah ada.
Kepala BPBPK Aceh, Tommy Permadhi, mengungkapkan bahwa percepatan pekerjaan dilakukan untuk mengembalikan fungsi infrastruktur sanitasi yang terdampak bencana dan juga meningkatkan kapasitas pelayanannya.
“Penanganan ini kami lakukan untuk mempercepat pemulihan layanan persampahan pascabencana. Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar pekerjaan di lapangan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan target, sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya,” kata Tommy.
Kementerian PU menargetkan agar seluruh pekerjaan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sanitasi di tujuh kabupaten ini dapat diselesaikan pada akhir November 2026. Progres pekerjaan akan terus dipantau untuk memastikan pelaksanaannya sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan jadwal yang telah ditetapkan, tanpa mengabaikan mutu pekerjaan serta keberlanjutan operasional infrastruktur.
Pemulihan sarana sanitasi ini merupakan komitmen Kementerian PU untuk menghadirkan hasil pembangunan yang nyata dan manfaatnya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Melalui semangat “2 Tahun Gerak Nyata”, Kementerian PU terus mendorong percepatan pemulihan infrastruktur dasar pascabencana agar layanan publik dapat berfungsi dengan optimal, kualitas lingkungan tetap terjaga, dan masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan lebih baik.
Komentar