Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa solusi berbasis alam atau Nature-Based Solutions/NbS sangat vital untuk memperkuat perlindungan kawasan pesisir Pantai Utara (Pantura) Jawa. Penanaman mangrove menjadi salah satu langkah strategis yang dikombinasikan dengan teknologi perlindungan pantai, bertujuan untuk meredam gelombang laut, mengurangi abrasi, dan mendukung keberlangsungan kehidupan masyarakat pesisir.
Inisiatif ini ditandai dengan kegiatan penanaman mangrove yang berlangsung di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, pada Senin, 19 Oktober 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program perlindungan pesisir Pantura Jawa yang mengintegrasikan pemulihan ekosistem dan pembangunan infrastruktur fisik.
Program ini juga sejalan dengan peran Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ) dalam mewujudkan pengelolaan perlindungan pesisir yang terintegrasi. Di bawah koordinasi Dewan Pengarah yang dipimpin oleh Menko AHY, BOPPJ menjalankan fungsi untuk menyelaraskan perencanaan, koordinasi pelaksanaan lintas sektor, serta pemantauan dan evaluasi program perlindungan Pantura Jawa berdasarkan tugas dan kewenangannya.
Menko AHY menyatakan bahwa masyarakat di Timbulsloko berhadapan dengan berbagai masalah pesisir yang kompleks, seperti abrasi, banjir rob, dan penurunan muka tanah. Kondisi ini berpotensi mengancam permukiman dan sumber penghidupan warga, yang sebelumnya memiliki lahan pertanian dan tambak yang produktif.
“Pembangunan tanggul raksasa tentunya dimaknai sebagai kombinasi atau pendekatan yang hybrid antara pembangunan infrastruktur keras, yaitu berbentuk tanggul pantai maupun tanggul laut, tetapi juga dengan yang sifatnya alami, Nature-Based Solutions,” ungkap Menko AHY. Ia menambahkan bahwa keberadaan mangrove memiliki peranan penting dalam meredam energi gelombang, menangkap sedimen, dan mengurangi laju abrasi.
Rehabilitasi ekosistem mangrove, menurutnya, menjadi salah satu aspek penting yang mendukung pembangunan infrastruktur fisik dalam menciptakan perlindungan pesisir yang lebih kuat. Di Desa Timbulsloko, pendekatan berbasis alam diterapkan melalui penanaman mangrove yang didukung oleh teknologi HexBricks, guludan, dan struktur bambu.
Program percontohan ini direncanakan mencakup area mangrove seluas 6,56 hektare serta jalur perlindungan sepanjang 2,94 kilometer. Pengembangan solusi berbasis alam juga diharapkan mampu membangun sistem perlindungan Pantura yang dapat beradaptasi dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.
Kepala BOPPJ, Laksamana TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf, menegaskan komitmennya dalam menjalankan program sesuai dengan mandat kelembagaan, termasuk memperkuat keterpaduan antara pembangunan infrastruktur, pemulihan ekosistem pesisir, dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan terintegrasi ini penting agar pelaksanaan program tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata.
Efektivitas perlindungan, kelestarian lingkungan, serta manfaat jangka panjang bagi masyarakat pesisir harus menjadi bagian integral dari perencanaan dan pelaksanaan program. Menko AHY juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahap program, di mana keterlibatan warga diharapkan dapat mendukung upaya perlindungan pesisir serta memberikan dampak ekonomi yang dirasakan langsung.
Menko AHY berpendapat bahwa keberhasilan program perlindungan pesisir seharusnya dinilai secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan infrastruktur yang dibangun atau jumlah mangrove yang ditanam. Beberapa indikator yang perlu diperhatikan meliputi tingkat kelangsungan hidup tanaman, kemampuan struktur perlindungan dalam mengurangi dampak abrasi, serta keberlanjutan pemeliharaan.
Dengan ini, Menko AHY meminta BOPPJ bersama seluruh pemangku kepentingan untuk melibatkan masyarakat dari proses perencanaan hingga pemeliharaan. Aspek kebutuhan nelayan, akses untuk aktivitas perikanan, keberlanjutan mata pencaharian, dan potensi ekonomi lokal harus diperhitungkan dalam setiap tahap pelaksanaan program.
Dalam kerangka kebijakan nasional, posisi Menko AHY sebagai Ketua Dewan Pengarah BOPPJ memiliki peran strategis dalam menyelaraskan koordinasi antarkementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dengan prioritas pembangunan nasional. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan pembangunan berpihak kepada kepentingan rakyat, memperkuat infrastruktur nasional, dan melindungi masyarakat dari risiko bencana.
Melalui koordinasi lintas sektor, BOPPJ diharapkan mampu meningkatkan keterpaduan program, mempercepat pelaksanaan sesuai kewenangan, dan memastikan bahwa upaya perlindungan Pantura Jawa memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. “Pemulihan lingkungan harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” tegas Menko AHY.
Di sisi lain, Kepala BOPPJ yang juga Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Laksamana TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf, menambahkan bahwa pembangunan perlindungan pesisir tidak boleh terpisah dari upaya menjaga keberlanjutan mata pencaharian nelayan dan petambak. Hal ini penting agar kegiatan ekonomi masyarakat tetap berjalan di tengah pelaksanaan program perlindungan pantai.
Selain penanaman mangrove, kegiatan di Timbulsloko juga memanfaatkan HexBricks yang diproduksi oleh masyarakat lokal. Penggunaan produk lokal diharapkan dapat membuka kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di kawasan pesisir.
“Dan syukur alhamdulillah sekarang ini draf rencana induk sudah selesai, dan sekarang sedang diurus untuk pelaksanaan kegiatan Perpres-nya,” ujarnya. Program percontohan di Timbulsloko diharapkan menjadi contoh evaluasi dan pembelajaran untuk mengembangkan pendekatan serupa di kawasan Pantura Jawa lainnya.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci dalam membangun kawasan pesisir yang aman, produktif, tangguh, dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Demak, serta perwakilan dari BOPPJ dan Kementerian PPN/Bappenas.
Komentar