Dalam upaya melindungi kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa, pemerintah semakin memperkuat langkah melalui pembangunan Giant Sea Wall (GSW) yang bersinergi dengan solusi berbasis alam atau Nature-Based Solutions (NbS).
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa langkah-langkah ini sangat penting untuk melindungi masyarakat pesisir dari ancaman abrasi, banjir rob, serta penurunan muka tanah, sekaligus memastikan kelangsungan kegiatan ekonomi nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan Menko AHY saat menghadiri penanaman mangrove di Desa Timbulsloko, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak pada tanggal 19 Oktober 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari program perlindungan kawasan pesisir Pantura Jawa.
Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ), Menko AHY juga berperan dalam menentukan kebijakan strategis serta memastikan koordinasi yang baik antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Koordinasi ini sangat penting untuk memastikan pelaksanaan perlindungan Pantura berjalan dengan baik, selaras dengan prioritas pembangunan nasional, dan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai penguatan perlindungan masyarakat, ketahanan wilayah, serta infrastruktur yang bermanfaat bagi rakyat.
Menko AHY menjelaskan bahwa Pantura Jawa memiliki peran strategis sebagai penopang berbagai kegiatan ekonomi nasional. Namun, kerusakan lingkungan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun memperbesar risiko yang dihadapi masyarakat di kawasan pesisir.
“Tujuan besar dari pembangunan Giant Sea Wall, termasuk kegiatan yang kita lakukan hari ini, adalah menyelamatkan masyarakat yang terdampak oleh meningkatnya permukaan air laut dan penurunan permukaan tanah. Selain itu, kita juga berupaya menjaga agar hidup dan ekonomi masyarakat dapat terus berlanjut,” ungkap Menko AHY.
Pantura Jawa menghadapi dua tantangan utama, yaitu kenaikan permukaan air laut dan penurunan muka tanah (land subsidence). Kondisi ini meningkatkan kerentanan pemukiman, lahan pertanian, dan tambak, serta mengancam sumber penghidupan masyarakat pesisir.
Untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah mengembangkan sistem perlindungan yang menggabungkan pembangunan infrastruktur fisik dengan rehabilitasi ekosistem pesisir. Melalui pendekatan NbS, mangrove dimanfaatkan untuk mengurangi energi gelombang, menangkap sedimen, dan mengurangi abrasi. Tindakan ini melengkapi pembangunan tanggul laut dan sistem pengendalian banjir.
Di Timbulsloko, pendekatan ini diterapkan melalui penanaman mangrove yang didukung oleh teknologi HexBricks, guludan, dan struktur bambu, dengan rencana luas area mangrove mencapai 6,56 hektare dan jalur perlindungan sepanjang 2,94 kilometer.
BOPPJ berperan penting dalam mendukung pengelolaan program perlindungan Pantura Jawa sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Pelaksanaannya mencakup sinkronisasi perencanaan, koordinasi antarpemangku kepentingan, serta pemantauan dan evaluasi untuk memastikan perlindungan pesisir terlaksana secara terpadu dan berkelanjutan.
Lebih jauh, BOPPJ diharapkan dapat memperkuat keterhubungan antara pembangunan infrastruktur perlindungan pantai, pemulihan ekosistem, pengurangan risiko bencana, dan perlindungan kepentingan masyarakat pesisir.
Secara keseluruhan, program perlindungan Pantura Jawa direncanakan mencakup pesisir sepanjang sekitar 575 kilometer, meliputi 25 kabupaten/kota di lima provinsi. Pelaksanaan program ini membutuhkan perencanaan yang terkoordinasi dengan mempertimbangkan kondisi setiap daerah serta kemampuan infrastruktur dalam memberikan perlindungan jangka panjang.
Menko AHY mengingatkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pembangunan fisik atau banyaknya mangrove yang ditanam. Tingkat kelangsungan hidup tanaman, efektivitas perlindungan kawasan pantai, dan konsistensi pemeliharaan juga menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan.
Pelaksanaan program ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya pembangunan yang terencana, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil. Perlindungan keselamatan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi harus menjadi pertimbangan utama di setiap tahap pembangunan.
Melalui koordinasi Dewan Pengarah dan dukungan pelaksanaan BOPPJ sesuai kewenangannya, pemerintah berupaya agar program perlindungan Pantura dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat pesisir. Partisipasi masyarakat juga sangat penting untuk memastikan program berjalan sesuai kebutuhan di lapangan.
Menko AHY meminta BOPPJ bersama seluruh pemangku kepentingan untuk melibatkan warga dari awal penyusunan rencana hingga pemeliharaan. Akses nelayan, keberlangsungan mata pencaharian, dan pengembangan peluang ekonomi lokal harus tetap diperhatikan selama pelaksanaan program berlangsung.
Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat perlu terus diperkuat. Evaluasi penerapan NbS di Timbulsloko diharapkan dapat memberikan pembelajaran yang berguna bagi pengembangan perlindungan pesisir di wilayah Pantura lainnya.
“Yang kita lakukan hari ini bukan hanya untuk melindungi kawasan pesisir, melainkan juga menjaga keberlangsungan kehidupan masyarakat dan ekonomi kita. Ini membutuhkan kerja sama agar Pantura Jawa menjadi lebih aman dan tangguh menghadapi tantangan ke depan,” tutup Menko AHY.
Kepala BOPPJ yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Laksamana TNI (Purn.) Didit Herdiawan Ashaf, menambahkan bahwa kegiatan penanaman mangrove di Timbulsloko akan menjadi contoh untuk memahami karakteristik dan kondisi alam setempat. Didit juga menekankan pentingnya pembangunan perlindungan pesisir yang sejalan dengan upaya menjaga keberlanjutan mata pencaharian nelayan dan petambak, sehingga aktivitas ekonomi masyarakat dapat tetap berlangsung selama program perlindungan dilaksanakan.
Penggunaan HexBricks yang dihasilkan oleh warga setempat turut menjadi bagian dari kegiatan ini. Pemanfaatan produk lokal diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir. Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai tokoh penting, termasuk Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol. (Purn.), Ahmad Luthfi; Bupati Demak, Eisti’anah; dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
Menko AHY hadir didampingi oleh Deputi Bidang Infrastruktur Dasar, Nazib Faizal, serta Staf Khusus Menko dan Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum. (hen)
Komentar