Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengajak Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk memanfaatkan pengungkapan kasus penyadapan ilegal yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto sebagai peluang untuk membersihkan organisasi internal Polri. Dalam pandangannya, situasi ini harus dijadikan momentum yang tepat untuk menjalankan reformasi di tubuh kepolisian.
Mahfud mencermati adanya kelompok yang dianggapnya sebagai pengaruh dari Listyo Sigit Prabowo, serta konotasi yang berkaitan dengan asal-usul pengaruh tersebut yang ia sebut berasal dari Solo. Ini menandakan adanya ketidakpuasan terhadap kondisi di dalam institusi kepolisian saat ini.
Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam sebuah wawancara yang ditayangkan di kanal YouTube iNews, yang dikutip pada Jumat (6/11/2026). “Saya setuju, supaya ini dijadikan momentum oleh Pak Suyudi untuk membersihkan Polri dari unsur-unsur ke Listyo-an ini. Yang juga banyak orang mengatakan ini unsur-unsur Solo,” ungkapnya.
Di samping itu, Mahfud juga mengangkat isu mengenai dugaan pengaruh Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, terhadap Listyo Sigit. Menurutnya, munculnya kasus penyadapan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai loyalitas anggota kepolisian yang seharusnya bertugas untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
“Iya (pengaruh Jokowi ke Listyo) katanya pengaruh itu kan, Pak Listyo itu kan bekerja untuk Pak Jokowi. Itu kan sudah ramai beritanya, buktinya nyadap Presiden. Wong dia pembantu presiden, kok nyadapnya presiden, berarti tidak bekerja untuk presiden dia,” tegas Mahfud.
Mahfud menyatakan bahwa kasus penyadapan ini seharusnya menjadi titik awal bagi perbaikan struktural di institusi kepolisian. Ia berharap agar Polri dapat kembali menjalankan tugasnya secara profesional dan mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi.
Selain itu, ia juga mengingatkan akan rekomendasi yang telah disusun sebelumnya untuk memperbaiki kinerja Polri sebagai bagian dari upaya reformasi. Menurutnya, perubahan tersebut sudah semestinya dilakukan agar institusi kepolisian dapat kembali ke jalur yang benar dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
“Saya yakin, ini waktunya bagi Polri untuk bersih-bersih, untuk profesional, untuk negara. Silakan. Karena kita dulu diminta membuat rekomendasi untuk perbaikan Polri, itu sudah bagus,” jelas Mahfud.
Penting bagi Polri untuk mengambil langkah-langkah yang jelas dan transparan dalam proses reformasi ini. Dengan memperkuat integritas dan profesionalisme, diharapkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dapat kembali pulih dan meningkat. Penegakan hukum yang adil dan berkeadilan adalah tugas utama yang harus diemban oleh setiap anggota kepolisian dalam menjalankan amanah dari masyarakat.
Secara keseluruhan, situasi yang dihadapi oleh Polri saat ini adalah tantangan yang harus dihadapi dengan serius. Reaksi dari masyarakat dan pengawasan publik terhadap setiap langkah yang diambil oleh kepolisian akan sangat menentukan keberhasilan proses reformasi ini.
Komentar