Untuk mengurangi risiko banjir di area Bandara Internasional Soekarno-Hatta, berbagai langkah telah dilakukan, termasuk pengerukan dan normalisasi Kali Prancis. Kegiatan ini bertujuan memastikan aliran air lancar dan mengurangi potensi genangan yang dapat mengganggu operasional bandara dan aktivitas masyarakat, terutama menjelang periode Natal dan Tahun Baru.
Menko Perekonomian dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengawasi langsung proses penanganan ini pada Jumat, 6 November 2026. Dalam kesempatan tersebut, AHY menyatakan, “Kita ingin pintu masuk ke Indonesia, yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta, tetap menjadi pintu masuk yang aman dan nyaman bagi semua.” Langkah ini sangat penting mengingat kawasan tersebut memiliki sejarah banjir yang sering terjadi pada bulan Januari dan Februari.
Pada banjir yang terjadi di bulan Januari lalu, sektor penerbangan mengalami dampak signifikan, dengan lebih dari 150 penerbangan terpengaruh dan tingkat penundaan mencapai 20 persen. Hal ini menunjukkan bahwa banjir tidak hanya menjadi masalah transportasi masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas penerbangan dan berpotensi merusak roda perekonomian.
Salah satu isu utama yang perlu diatasi adalah penumpukan sedimentasi yang mengakibatkan pendangkalan Kali Prancis dan beberapa anak sungainya. Untuk itu, pengerukan dan normalisasi sungai terus dilakukan dengan melibatkan berbagai ponton ekskavator, yang bertujuan mengembalikan kapasitas tampung sungai dan memastikan aliran air yang lebih baik.
Selain itu, upaya pengendalian air juga diperkuat dengan penyediaan berbagai sarana, termasuk pompa jenis stationary submersible dan mobile. Jasa Marga telah menyiapkan dan mengoperasikan sejumlah pompa yang diperlukan dalam penanganan ini. Angkasa Pura juga berkontribusi dengan melakukan normalisasi saluran air, termasuk penanganan terhadap Sungai Dadap.
Untuk mengantisipasi potensi genangan selama libur Natal dan Tahun Baru, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan berbagai peralatan pendukung, mulai dari karung pasir (sandbag), pompa, hingga perlengkapan darurat lainnya. Kesiapan ini penting agar genangan yang terjadi bisa segera ditangani sebelum berkembang menjadi banjir yang lebih serius.
Upaya juga dilakukan untuk meningkatkan kapasitas saluran masuk (inlet) dan saluran keluar (outlet), serta memperhatikan beberapa titik crossing yang rawan genangan. Khususnya, perhatian lebih diberikan pada area sekitar KM 31 dan KM 33 yang dikenal sebagai titik rawan genangan.
Pemerintah juga tengah merancang pembangunan kolam retensi dengan luas lahan yang dibutuhkan mencapai 3,4 hektare sebagai solusi jangka panjang. Menko AHY menjelaskan bahwa koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Banten masih berjalan terkait status dan kesiapan lahan. Ia menekankan pentingnya penanganan masalah banjir ini dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan semua pihak.
“Persoalan banjir di kawasan tersebut tidak dapat ditangani secara parsial,” tegas AHY. Diperlukan kerja sama antar pemerintah daerah, mengingat wilayah penanganannya mencakup perbatasan antara DKI Jakarta, Banten, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, hingga Jakarta Barat.
Menko AHY juga mengingatkan agar aspek tata ruang dan kelestarian lingkungan menjadi pertimbangan utama dalam pembangunan infrastruktur pengendalian banjir. Kepastian hukum atas lahan serta pengawasan pemanfaatan ruang sangat penting untuk mendukung upaya penanganan banjir yang berkelanjutan. “Saya selalu mengatakan tata ruang itu harus menjadi panglima dalam pembangunan. Artinya, jangan sampai kita terus membangun, tetapi mengabaikan tata ruang, termasuk keseimbangan lingkungan. Hal ini akan merusak dan pada akhirnya membawa bencana bagi kita semua,” tambahnya.
Di akhir peninjauan, Menko AHY memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam upaya penanganan banjir di kawasan tersebut. Ia menekankan pentingnya pemantauan dan koordinasi yang terus-menerus agar langkah-langkah yang diambil dapat berjalan dengan optimal. Dengan demikian, risiko banjir dapat diminimalisir dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat serta operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta.
Peninjauan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Gubernur Banten Andra Soni, Anggota DPR RI Zulfikar Hamonangan, Wali Kota Tangerang Sachrudin, dan Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid. Menko AHY didampingi oleh Deputi Bidang Konektivitas Odo Manuhutu dan Deputi Bidang Infrastruktur Dasar Nazib Faizal, serta staf khusus lainnya.
Komentar