Kementerian Pekerjaan Umum (PU) tengah berupaya mempercepat penyelesaian akses jalan yang mengarah ke pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan. Ditetapkan bahwa dua paket rekonstruksi ruas Simpang Kuprik dan Kampung Salor diharapkan dapat selesai pada November 2026.
Peningkatan infrastruktur jalan ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas ke kawasan pemerintahan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Selatan, sekaligus memfasilitasi mobilitas masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik di wilayah tersebut.
Menteri PU, Dody Hanggodo, menekankan bahwa infrastruktur jalan yang memadai merupakan salah satu elemen krusial dalam mendukung efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah-daerah otonomi baru.
Aksesibilitas yang baik sangat diperlukan untuk menghubungkan pusat-pusat aktivitas masyarakat dengan kawasan pemerintahan. Selain itu, hal ini juga menunjang distribusi logistik serta pengembangan wilayah secara keseluruhan.
“Pembangunan DOB perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah penting agar pembangunan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan mendukung pelayanan kepada masyarakat,” ujar Menteri Dody.
Pada tahun 2026, Kementerian PU akan melaksanakan rekonstruksi dua segmen pada ruas Simpang Kuprik hingga Kampung SP 9 dan SP 3 Salor. Pekerjaan ini akan mencakup Segmen 3 dengan panjang 5 kilometer dan Segmen 4 sepanjang 6,8 kilometer.
Proyek penanganan kedua segmen ini merupakan bagian dari program pembangunan jalan yang mendukung DOB Papua Selatan, yang dimulai secara bertahap sejak tahun 2023. Hingga tahun 2026, total panjang jalan yang ditangani melalui program ini diperkirakan mencapai sekitar 30,5 kilometer, dengan total anggaran sekitar Rp330 miliar.
Andre Sahat Tua Sirait, sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Papua Selatan, menjelaskan bahwa penyelesaian Segmen 3 dan Segmen 4 akan menjadi tahap penting dalam meningkatkan kualitas akses ke pusat pemerintahan provinsi.
Ruas jalan ini memiliki posisi strategis karena menghubungkan jaringan jalan nasional dengan area inti pemerintahan di Papua Selatan. “Program penanganan jalan pendukung DOB ini kami laksanakan secara bertahap sejak 2023. Tahun 2026 menjadi tahap akhir untuk Segmen 3 dan Segmen 4, dengan total panjang 11,8 kilometer. Kami menargetkan pekerjaan dapat diselesaikan pada November 2026 agar konektivitas menuju pusat pemerintahan semakin baik dan tidak terkendala,” ungkap Andre.
Pelaksanaan rekonstruksi akan mengacu pada standar jalan nasional, termasuk peningkatan lebar badan jalan menjadi 7 meter. Proses pekerjaan mencakup peninggian badan jalan di titik-titik yang membutuhkan penanganan, penimbunan dengan material lokal, pemasangan lapis pondasi agregat, hingga pengaspalan jalan.
Langkah-langkah ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas dan daya dukung jalan, terutama di bagian yang melintasi kawasan dengan karakteristik lahan rawa. Menurut Andre, peningkatan akses jalan tidak hanya akan mempermudah mobilitas aparatur sipil negara (ASN) di Provinsi Papua Selatan, tetapi juga akan mendukung pengangkutan logistik menuju kawasan pemerintahan.
Lebih jauh, perbaikan jalan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi masyarakat di sekitar. Ketersediaan jalan yang baik akan menjadi penopang bagi tumbuhnya pusat kegiatan baru, memperkuat keterhubungan antarwilayah, serta memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat Papua Selatan.
Semua upaya ini sejalan dengan semangat PU608 yang bertujuan menghadirkan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Komentar