Mantan Komisaris Independen PT PELNI, Dede Budhyarto, memberikan kritik terhadap anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Rocky Gerung. Dede menilai bahwa Rocky seharusnya lebih bijaksana dalam mengungkapkan pendapatnya di ruang publik, terutama setelah ia menjadi bagian dari pemerintahan. Kritikan ini diungkapkan Dede melalui akun X-nya pada Sabtu (10/10/2026), menyoroti pernyataan Rocky yang mengusulkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya demi menghindari potensi kerusuhan massa dan untuk menjaga jarak antara Presiden Prabowo Subianto dengan polemik pencalonan wakil presiden.
“Sebagai anggota Wantimpres, Rocky Gerung seharusnya lebih berhati-hati saat berbicara di podcast omon omon, terlebih ketika menyebut Wapres sebaiknya mengundurkan diri,” kritik Dede.
Dede berpendapat bahwa posisi Rocky dalam Dewan Pertimbangan Presiden memerlukan kehati-hatian ekstra dalam berkomunikasi, terutama ketika membahas isu-isu sensitif yang berkaitan dengan kepemimpinan negara.
Dede juga membuat perbandingan antara pernyataan Rocky dengan sikap Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Yusril memilih untuk tidak memberikan komentar terkait isu ijazah Gibran dari sudut pandang hukum tata negara.
Menurut Dede, tindakan Yusril mencerminkan pentingnya menjaga etika komunikasi di dalam lingkungan pemerintahan, terutama ketika isu yang dibahas melibatkan presiden dan wakil presiden.
“Menko Yusril mengingatkan terkait putusan MK, bahwa dalam kabinet tidak elok mengomentari Wakil Presiden. Mungkin itu juga teguran bagi Rocky: jangan sampai lupa bahwa dirinya kini berada di dalam pemerintahan,” ungkap Dede.
Sebelumnya, Yusril menjelaskan posisinya ketika ditemui di Gedung Trinity pada Sabtu (10/10/2026). Dia mengungkapkan bahwa meskipun memiliki latar belakang di bidang hukum tata negara, ia merasa tidak berada di posisi yang tepat untuk berkomentar mengenai persoalan tersebut.
“Saya ini anggota kabinet ya, beliau ini juga anggota kabinet. Bagaimanapun Pak Presiden dan Pak Wakil Presiden itu atasan kami,” tegas Yusril.
Polemik ini mulai muncul setelah Rocky Gerung memberikan saran dalam program YouTube Akbar Faizal Uncensored pada Kamis (8/10/2026). Dalam tayangan tersebut, Rocky mendorong Gibran untuk menunjukkan sikap besar hati dengan mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden.
Rocky mengaitkan sarannya dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang digunakan dalam pencalonan Gibran di Pilpres 2024.
“Alangkah elegannya Gibran mengundurkan diri, untuk mencegah amuk massa, untuk mencegah Presiden dikait-kaitkan dengan pasangan yang ilegal,” ujar Rocky.
Kritik yang diungkapkan Dede dan saran yang disampaikan Rocky mengundang perhatian banyak pihak, terutama dalam konteks etika komunikasi di kalangan pejabat publik. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya setiap pernyataan yang dikeluarkan oleh para pejabat, mengingat dampaknya terhadap stabilitas politik dan masyarakat. Dalam situasi yang semakin kompleks ini, etika komunikasi menjadi hal yang tidak bisa diabaikan oleh siapa pun, terutama mereka yang berperan dalam pemerintahan.
Melihat dinamika politik yang berkembang, penting bagi setiap anggota pemerintahan untuk menjaga kehati-hatian dan mempertimbangkan dampak dari setiap ucapan yang disampaikan. Ini bukan hanya tentang menjaga citra diri, tetapi juga tentang menjaga kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Dalam konteks ini, Dede Budhyarto mengingatkan bahwa setiap tindakan dan ucapan harus sejalan dengan tanggung jawab yang diemban sebagai bagian dari pemerintahan.
Ke depan, diharapkan dialog yang konstruktif dan etis dapat terjalin di antara para pemimpin, demi menjaga stabilitas dan keharmonisan politik di Indonesia.
Komentar