Polemik mengenai ijazah sekolah menengah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan. Perdebatan ini muncul seiring dengan sayembara yang digagas oleh pakar hukum Denny Indrayana, yang bertujuan untuk menemukan atau menunjukkan dokumen ijazah SMA atau sederajat yang dimiliki Gibran.
Dalam suasana polemik ini, riwayat pendidikan Gibran kembali diangkat. Mantan kader PSI, Ade Armando, menyoroti pentingnya melihat permasalahan ini secara menyeluruh, mengingat sebagian pendidikan menengah Gibran ditempuh di luar negeri.
Ade menegaskan bahwa Gibran tidak menyelesaikan pendidikan SMA melalui jalur sekolah menengah di Indonesia. “Kita semua harus tahu Gibran memang tidak pernah lulus SMA di Indonesia,” ucap Ade dalam sebuah tayangan di Instagram yang dikutip pada Jumat, 21 Agustus 2026.
Lebih lanjut, Ade menjelaskan bahwa Gibran menjalani pendidikan menengah di Orchid Park Secondary School, Singapura, dari tahun 2002 hingga 2004. Setelah itu, Gibran melanjutkan pendidikan di UTS Insearch, Sydney, Australia, dari tahun 2004 hingga 2007.
“Dia tidak punya ijazah SMA karena dia mengikuti proses pendidikan sekolah menengah di luar negeri yang setara dengan SMA di Indonesia,” tambah Ade, memberikan penjelasan lebih mendalam mengenai situasi pendidikan Gibran.
Setelah menyelesaikan pendidikan di Australia, Gibran melanjutkan studi di Management Development Institute of Singapore (MDIS). Program ini bekerja sama dengan University of Bradford dan diikuti oleh Gibran dari tahun 2007 hingga 2010.
Ade mencermati bahwa riwayat pendidikan Gibran ini penting untuk memahami dokumen pendidikan yang dimilikinya. Ia berpendapat bahwa permasalahan yang ada bukan karena Gibran tidak menjalani pendidikan setingkat SMA, melainkan karena jenjang pendidikan menengahnya diambil di luar Indonesia.
Isu kesetaraan pendidikan juga menjadi aspek penting dalam polemik ini. Ade menyampaikan bahwa pendidikan Gibran di luar negeri diakui kesetarannya melalui dokumen resmi dari pemerintah.
“Ya setara, dan itu ditetapkan melalui surat keterangan penyetaraan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,” ungkapnya, menegaskan legalitas pendidikan Gibran yang diambil di luar negeri.
Perdebatan mengenai dokumen pendidikan Gibran sebenarnya bukanlah hal baru, karena sebelumnya pernah muncul dalam proses pencalonannya sebagai wakil presiden di Pemilu 2024. Terdapat sejumlah pihak yang mempertanyakan dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi syarat pencalonan tersebut.
Ade menekankan bahwa pemerintah telah memberikan penjelasan terkait status pendidikan Gibran dan pengakuan kesetarannya, yang tentunya menjadi penting dalam konteks ini.
Komentar