Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi memicu gelombang politik yang signifikan. Hal ini bisa terjadi jika PDI Perjuangan (PDIP) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersatu dengan partai-partai lain di DPR RI.
Hersubeno Arief, seorang jurnalis senior, menekankan bahwa komunikasi politik antara PDIP dan PKS berperan krusial dalam perkembangan isu ini. Jika dialog yang ada berkembang menjadi kesepakatan politik lintas fraksi, maka desakan untuk memakzulkan Gibran diperkirakan akan semakin kuat.
“Jika terwujud pertemuan antara PKS dan PDIP, apalagi jika diikuti oleh partai-partai lain, maka gelombang besar pemakzulan tidak akan tertahankan lagi,” ungkap Hersubeno dalam sebuah sesi di kanal YouTube Hersubeno Point pada Sabtu (31/10/2026).
Menurutnya, perubahan dalam opini publik yang menunjukkan keinginan untuk mencopot Gibran dapat memengaruhi keputusan partai-partai politik di parlemen. Ia memperkirakan bahwa partai-partai akan mempertimbangkan aspirasi dari konstituen mereka sebelum mengambil sikap terkait wacana pemakzulan tersebut.
“Dengan mood publik yang menunjukkan tanda-tanda pergeseran sikap yang lebih mendukung pemakzulan, partai-partai tentu tidak akan berani mengabaikan hal ini,” tegasnya.
Hersubeno juga menyoroti bahwa dinamika politik semakin sensitif seiring dengan persiapan partai-partai untuk menghadapi kontestasi politik selanjutnya. Dalam konteks ini, pertimbangan elektoral bisa sangat memengaruhi keputusan partai terkait posisi Gibran sebagai wakil presiden.
Ia berpendapat bahwa partai-partai pendukung pemerintah, termasuk Gerindra, tidak akan mendapat keuntungan strategis jika tetap memberikan dukungan kepada Gibran. “Sebenarnya, tidak ada manfaat bagi partai-partai politik, termasuk Gerindra, untuk terus mempertahankan Gibran,” tambahnya.
Pernyataan ini merupakan analisis dari Hersubeno mengenai strategi politik partai. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian apakah Gerindra atau partai pendukung pemerintah lainnya akan mengubah sikap mereka terhadap Gibran.
Perbincangan mengenai pemakzulan Gibran kembali mengemuka setelah terjalinnya komunikasi antara pimpinan PKS dan PDIP. Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, mengonfirmasi adanya dialog dengan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto. Pembicaraan tersebut mencakup dinamika hukum serta keabsahan dokumen persyaratan administrasi pencalonan Gibran.
Dalam percakapan tersebut, PDIP memberikan respon yang positif mengenai penegakan norma etika dan hukum tata negara demi menjaga integritas kelembagaan kepresidenan. Perkembangan komunikasi antara kedua partai ini kemudian menimbulkan spekulasi tentang kemungkinan terbentuknya dukungan politik lintas fraksi untuk menuntut pertanggungjawaban atas isu yang melibatkan Gibran.
Sebagai langkah lanjutan terhadap aspirasi yang berkembang, PKS dilaporkan sedang mematangkan opsi untuk membentuk panitia khusus (pansus) dengan menggunakan hak angket DPR RI. Langkah ini diharapkan dapat menjadi saluran bagi partai untuk menyikapi dinamika yang ada dan mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan perkembangan situasi politik di dalam negeri.
Komentar