Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan hanya sekadar pencapaian administratif. WTP harus menjadi standar moral yang dapat menjamin pengelolaan keuangan negara dilakukan dengan transparan dan akuntabel, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menko AHY saat menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) mengenai Laporan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Momen tersebut berlangsung pada hari Rabu.
Dalam acara itu, Menko AHY memberikan penghargaan kepada Pimpinan I BPK RI sekaligus Pelaksana Tugas Pimpinan IV BPK RI Nyoman Adhi Suryadnyana, Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI BPK RI Laode Nusriadi, serta seluruh tim pemeriksa BPK RI. Ia mengapresiasi proses pemeriksaan yang telah dilakukan, beserta masukan strategis yang diberikan kepada Kemenko Infra untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
“WTP ini bukan tujuan akhir, melainkan sebuah standar moral, sebuah standar keuangan negara yang sejatinya harus kita capai. Jadikan ini sebagai penyemangat untuk terus memperbaiki diri,” ungkap Menko AHY. Ia menambahkan bahwa rekomendasi yang diterima dari BPK merupakan bahan penting bagi Kemenko Infra untuk melakukan perbaikan secara berkelanjutan.
Rekomendasi tersebut mencakup penguatan good governance, peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran, serta pemanfaatan teknologi untuk mendukung pelayanan publik yang lebih baik. Semua rekomendasi dari BPK akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya untuk memastikan tata kelola keuangan negara tetap berkualitas.
Menko AHY juga menekankan pentingnya penggunaan anggaran negara yang efektif dan sesuai sasaran. Pernyataan ini menjadi semakin relevan di tengah berbagai tantangan global dan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang terus meningkat.
“Setiap rupiah bukan hanya bisa dipertanggungjawabkan, melainkan benar-benar tepat sasaran,” tegas Menko AHY. Ia menyoroti bahwa pembangunan infrastruktur harus memberikan manfaat nyata, seperti menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia.
Lebih lanjut, Menko AHY menekankan perlunya memperkuat tata kelola keuangan dan sistem pengendalian intern. Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) serta peningkatan kepatuhan terhadap peraturan juga menjadi fokus perhatian. Ia mengingatkan bahwa sumber keuangan negara berasal dari rakyat, sehingga pengelolaan tersebut harus dilakukan secara bertanggung jawab dan transparan.
“Tata kelola keuangan ini adalah isu yang sensitif. Keuangan negara sejatinya bersumber dari rakyat, sehingga setiap warga negara memiliki hak untuk mengetahui untuk apa keuangan negara ini digunakan,” tambahnya.
Menko AHY menyatakan bahwa pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2025 memiliki makna khusus bagi Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Pemeriksaan ini menjadi yang pertama dilakukan secara menyeluruh untuk periode satu tahun sejak kementerian tersebut dibentuk.
Dia berharap bahwa rekomendasi dari BPK bisa menjadi dasar untuk meningkatkan kompetensi aparatur, sekaligus membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan akuntabel. Menko AHY mengajak seluruh jajaran Kemenko Infra untuk memperkuat komitmen dalam mengawal pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan tepat sasaran.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam acara tersebut, Menko AHY didampingi oleh berbagai pejabat penting dari Kemenko Infra serta jajaran BPK RI, menunjukkan sinergi antara kedua instansi dalam meningkatkan pengelolaan keuangan negara.
Secara keseluruhan, komitmen dan upaya yang dilakukan oleh Menko AHY beserta timnya menunjukkan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, serta tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Komentar