Wakil Sekretaris Jenderal Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Azis Narang telah mengeluarkan seruan kepada Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, untuk memberikan penjelasan langsung terkait tuduhan penyadapan ilegal yang melibatkan nama Presiden Prabowo Subianto. Azis berpendapat bahwa isu ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan pernyataan resmi dari pengurus partai.
Menurut Azis, penting bagi Bahlil untuk tampil di hadapan publik guna memberikan klarifikasi. Ia menjelaskan bahwa berita yang beredar dapat berpengaruh signifikan terhadap reputasi dan kehormatan Partai Golkar. “Rakyat tidak membutuhkan sekadar pernyataan normatif atau penyangkalan melalui pihak lain,” ujarnya, menekankan bahwa penjelasan yang jelas dan langsung sangat dibutuhkan.
Dalam pernyataannya kepada awak media, Azis meminta Bahlil untuk memberikan informasi yang transparan mengenai apakah ia mengetahui atau memiliki keterkaitan dengan jaringan yang diduga melakukan penyadapan tersebut. Ia juga menegaskan bahwa jika Bahlil tidak terlibat, ia berhak untuk memberikan bantahan berdasarkan fakta yang ada.
Azis mengemukakan dua tuntutan utama kepada Bahlil. Pertama, jika Bahlil terbukti terlibat dalam kasus penyadapan ilegal, ia seharusnya mengakui keterlibatannya dan mundur dari posisinya sebagai Ketua Umum Golkar. Kedua, jika tidak ada keterlibatan, maka Bahlil diharapkan untuk memberikan bantahan yang jelas dan tegas. Azis mengingatkan bahwa penjelasan tersebut harus lebih dari sekadar upaya meredakan situasi.
“Kalau memang terlibat, akui dan mundur tanpa harus menunggu proses hukum untuk mengambil tanggung jawab moral dan politik. Sebaliknya, kalau memang tidak terlibat, sampaikan terbuka dan tegas,” tegas Azis, menunjukkan pentingnya integritas dalam kepemimpinan.
Azis mengaitkan tuntutannya dengan prinsip PDLT, yang merupakan akronim dari Prestasi, Dedikasi, Loyalitas, dan Tidak Tercela, yang merupakan pedoman dasar bagi kaderisasi di Partai Golkar. Ia menegaskan bahwa seorang ketua umum tidak hanya cukup memiliki dukungan politik dan kemampuan dalam mengonsolidasikan partai, tetapi juga harus menunjukkan integritas, kejujuran, dan tanggung jawab yang tinggi.
Azis juga mengusulkan agar diadakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) jika terjadi perubahan kepemimpinan di Partai Golkar. Menurutnya, forum ini harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk melakukan pembenahan organisasi, bukan sekadar mengganti ketua umum. Ia mengemukakan tiga agenda penting yang perlu dibahas dalam Munaslub, yaitu mengembalikan jati diri Partai Golkar sebagai kekuatan politik yang berfokus pada karya dan pembangunan, memperkuat kaderisasi berdasarkan prinsip PDLT, serta memulihkan soliditas dan kemandirian partai.
Azis juga meminta agar Partai Golkar melakukan evaluasi terhadap individu atau jaringan di dalam partai yang diduga memiliki afiliasi dengan pihak yang terlibat dalam operasi penyadapan tersebut. Meskipun demikian, ia tidak menyebutkan nama atau memberikan bukti terkait keterlibatan pihak tertentu. Hal ini menunjukkan keinginan Azis untuk menjaga integritas partai serta memastikan bahwa setiap anggota partai bertanggung jawab atas tindakan mereka.
Dengan seruan ini, Azis Narang menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam kepemimpinan Partai Golkar. Ia berharap bahwa langkah-langkah yang diambil tidak hanya sekadar untuk meredakan isu, tetapi juga menjadi bagian dari upaya perbaikan dan penguatan posisi Partai Golkar di kancah politik Indonesia.
Komentar