Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memberikan tanggapan terkait operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo.
Ganjar menekankan bahwa partainya telah berulang kali mengingatkan kepada para kader untuk senantiasa menjaga integritas dan etika dalam menjalankan tugas. Kasus ini kembali menyoroti permasalahan kepatuhan terhadap peringatan yang diberikan oleh internal partai.
Hamenang, yang merupakan kader PDIP, terjaring dalam OTT KPK pada tanggal 15 Oktober 2026. KPK melakukan penyelidikan terkait dugaan penerimaan uang yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Klaten, serta dugaan suap kepada pejabat Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah untuk keperluan audit keuangan daerah.
Ganjar menegaskan bahwa DPP PDIP telah mengingatkan para kader mengenai konsekuensi hukum dan sanksi dari partai jika mereka melanggar aturan yang ada.
“DPP PDI Perjuangan berkali-kali mengingatkan kepada seluruh kader untuk menjaga integritas. Namun, jika mereka melanggar maka risiko hukum dan sanksi partai akan menanti,” ujarnya kepada wartawan pada hari Jumat, 16 Oktober 2026.
Setelah terjadinya OTT terhadap Hamenang, Ganjar menjelaskan bahwa Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, kembali mengeluarkan peringatan kepada kepala daerah partainya untuk menjaga integritas. Ia menambahkan bahwa PDIP telah mengeluarkan surat peringatan sejak bulan Maret 2026.
Menurut Ganjar, partai masih terus melakukan pengingat kepada sejumlah kepala daerah karena banyaknya laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang diterima.
“Dan kami masih mengingatkan kembali soal ini kepada beberapa kepala daerah. Karena banyak laporan yang masuk,” ungkapnya.
Pernyataan Ganjar mencerminkan bahwa pengawasan internal terhadap kader dan kepala daerah menjadi tantangan yang terus dihadapi partai. Meskipun peringatan telah disampaikan berulang kali, efektivitas pengawasan dan tindak lanjut terhadap laporan yang diterima menjadi pertanyaan yang perlu dijawab.
Ganjar tidak memberikan rincian mengenai jumlah laporan, identitas kepala daerah yang dilaporkan, atau tindakan konkret yang telah diambil oleh PDIP terhadap laporan-laporan tersebut.
KPK melakukan operasi tangkap tangan pada 15 Oktober 2026 dan berhasil mengamankan 19 orang untuk dimintai keterangan. Hingga hari berikutnya, 10 orang di antaranya masih menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK.
Dari yang diamankan, sembilan orang termasuk Hamenang dan Kepala BPK Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, dibawa dari Klaten ke Jakarta menggunakan kereta. Satu orang lainnya diamankan di Jakarta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa penyidik telah menyita uang sekitar Rp1,9 miliar sebagai barang bukti dalam kasus ini. Selain itu, penyidik juga mengamankan sebuah tong berwarna biru yang diduga digunakan untuk menyimpan uang terkait dugaan penerimaan tersebut.
“Ember atau tong tersebut diduga yang digunakan Bupati untuk menampung atau untuk menyimpan dugaan penerimaan-penerimaan uang,” jelas Budi.
Komentar