Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan keputusan resmi mengenai hukum penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape yang dinyatakan haram. Ketetapan ini tertera dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang hukum penggunaan rokok elektrik.
Fatwa ini diumumkan pada hari Jumat, 6 November 2026, bersamaan dengan 26 Jumadil Awal 1448 Hijriah. Dalam dokumen tersebut, MUI tidak hanya melarang penggunaan vape, tetapi juga produksi serta perdagangan produk tersebut.
MUI menyebutkan bahwa larangan terhadap penggunaan vape didasarkan pada sejumlah pertimbangan yang serius. Mereka menilai bahwa vape dapat membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan memiliki potensi untuk digunakan sebagai sarana peredaran narkotika, psikotropika, serta zat adiktif lainnya.
Ketetapan ini juga merupakan langkah preventif yang sejalan dengan prinsip sadd al-dzariah, yakni upaya untuk menutup semua jalan yang dapat mengarah pada kemudaratan.
Dalam ketentuan umum, MUI mendefinisikan rokok elektrik atau vape sebagai perangkat elektronik bertenaga baterai yang digunakan untuk memanaskan zat yang mengandung nikotin, gliserin, dan bahan penambah rasa. Hasil dari proses ini adalah uap atau aerosol yang dihirup oleh pengguna.
Nikotin sendiri merupakan senyawa alkaloid yang terdapat secara alami dalam tanaman tembakau, atau dapat diperoleh melalui sintesis. Senyawa ini memiliki dampak farmakologis pada sistem saraf dan berpotensi menyebabkan ketergantungan.
MUI menetapkan tiga poin hukum utama dalam fatwa ini. Pertama, penggunaan rokok elektrik atau vape dinyatakan haram karena dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, serta potensi penyalahgunaannya. Kedua, pemanfaatan vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga diharamkan. Ketiga, kegiatan produksi dan perdagangan vape turut dinyatakan haram.
Selain menetapkan hukum, MUI memberikan 12 rekomendasi kepada pemerintah, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga terkait lainnya. MUI mendorong Presiden dan DPR untuk segera merumuskan undang-undang yang mengatur pelarangan vape beserta sanksi yang menyertainya. Langkah ini dianggap penting guna melindungi masyarakat dari dampak negatif rokok elektrik.
Dalam hal ini, Presiden diminta untuk segera mengambil tindakan dalam mengendalikan peredaran vape. Pemerintah juga dianjurkan untuk memperkuat kerjasama antar kementerian dan lembaga agar kebijakan pelarangan dapat diterapkan secara menyeluruh.
Kementerian Kesehatan khususnya diminta untuk menyusun kebijakan yang melarang penggunaan rokok elektrik dengan berfokus pada perlindungan kesehatan masyarakat. Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) diharapkan dapat memperketat pengawasan terhadap produk vape serta bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum dalam hal penanganan produk ini.
Kementerian Perindustrian juga diminta untuk menahan izin industri vape dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan perizinannya. Pada sisi fiskal, Kementerian Keuangan diharapkan mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan kesehatan masyarakat.
MUI mengajak organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga pendidikan, dan keluarga untuk meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai larangan penggunaan vape. Masyarakat diimbau untuk menghindari rokok elektrik dan melindungi generasi muda dari risiko ketergantungan nikotin.
Semua pihak diharapkan untuk memperkuat koordinasi dan mengevaluasi efektivitas kebijakan pengendalian rokok elektrik secara berkala, dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan serta kepentingan masyarakat.
MUI menegaskan bahwa Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 ini mulai berlaku sejak ditetapkan. Jika di masa mendatang diperlukan revisi atau penyempurnaan, ketentuan tersebut akan diperbaharui sesuai kebutuhan. MUI mengimbau seluruh umat Islam dan pihak terkait untuk memahami dan menyebarluaskan fatwa ini.
Fatwa mengenai hukum penggunaan rokok elektrik tersebut ditetapkan pada 6 November 2026. Dokumen ini ditandatangani oleh Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof. KH. Asrorun Ni’am Sholeh, dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI, Dr. H. Aminudin Yakub, serta diketahui oleh Ketua Umum MUI, KH. Anwar Iskandar dan Sekretaris Jenderal MUI, Buya H. Amirsyah Tambunan.
Komentar