Menjelang akhir tahun 2026, pemerintah kembali mempersiapkan serangkaian bantuan untuk masyarakat. Program ini bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak berbagai kondisi.
Di antara bantuan yang disediakan adalah Bantuan Subsidi Upah (BSU) senilai Rp900.000 bagi pekerja yang memenuhi syarat serta bantuan pangan yang berupa 30 kilogram beras untuk 33,2 juta keluarga di seluruh Indonesia.
Kedua program ini, meskipun sama-sama merupakan stimulus ekonomi, mempunyai sasaran dan kriteria penerima yang berbeda. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan persyaratan tertentu agar penyalurannya dapat dilakukan secara efektif dan tepat sasaran.
Bantuan Subsidi Upah (BSU) ditujukan kepada para pekerja dan buruh yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Besaran bantuan ini mencapai Rp900.000 yang akan diberikan selama tiga bulan, dengan rincian Rp300.000 per bulan.
Menurut ketentuan dari Kementerian Ketenagakerjaan melalui Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima, di antaranya:
- Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK).
- Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan pada kategori Penerima Upah (PU) hingga Agustus 2026.
- Mendapatkan penghasilan bulanan maksimal Rp3,5 juta atau sesuai dengan ketentuan upah minimum yang berlaku di daerah masing-masing.
- Tidak berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, atau Polri.
Pemerintah juga memprioritaskan pekerja yang tidak menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) pada periode sebelumnya. Penetapan batas penghasilan penerima juga mempertimbangkan ketentuan upah minimum daerah. Jika ada daerah dengan UMK yang lebih tinggi dari Rp3,5 juta, maka acuan penghasilan disesuaikan dengan nilai UMK tersebut. Sementara untuk daerah yang tidak memiliki UMK, digunakan UMP sebagai dasar perhitungan.
Proses penyaluran bantuan ini direncanakan akan berlangsung pada bulan November hingga Desember 2026, dengan dana yang disalurkan melalui bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) serta PT Pos Indonesia.
Untuk mengetahui status penerimaan bantuan, pekerja dapat mengakses situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Penetapan penerima akan dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi sesuai ketentuan, sehingga pekerja tidak perlu melakukan pendaftaran sendiri.
Program bantuan lain yang dihadirkan pemerintah adalah penyaluran beras sebanyak 30 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat yang berpenghasilan rendah. Sebanyak 33,2 juta keluarga telah ditetapkan sebagai sasaran program ini.
Penerima bantuan ini merupakan kelompok desil 1 hingga 4 yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Setiap keluarga akan mendapatkan 10 kilogram beras per bulan selama tiga bulan, yaitu pada bulan Oktober, November, dan Desember 2026. Dengan mekanisme ini, total beras yang diterima oleh masing-masing keluarga mencapai 30 kilogram.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan program ini secara nasional, pemerintah telah menyiapkan pasokan beras yang cukup besar, mendekati angka 1 juta ton. Penyaluran bantuan beras akan dilakukan melalui pemerintah desa dan kelurahan, sehingga distribusi dapat menjangkau keluarga yang telah terdata sebagai penerima. Ini berarti bahwa bantuan beras tidak akan disebarkan secara merata kepada seluruh masyarakat, melainkan berdasarkan data tingkat kesejahteraan sebagai acuan untuk menentukan keluarga yang berhak menerima.
Di samping bantuan tunai dan pangan, pemerintah juga berupaya mendorong masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki akses terhadap layanan perbankan. Program bernama Satu Orang Satu Rekening ini diharapkan dapat memperluas inklusi keuangan di Indonesia.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Drajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa program ini menyasar penduduk yang berusia minimal 17 tahun, khususnya mereka yang termasuk dalam kelompok desil 1 hingga 4 dan belum memiliki rekening di lembaga keuangan formal. Pemerintah memberikan fasilitas pembukaan rekening tanpa biaya dan setiap penerima juga akan mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000.
Rangkaian program ini merupakan bagian dari kebijakan stimulus ekonomi pemerintah menjelang akhir tahun. Diharapkan, bantuan yang diberikan tidak hanya membantu kebutuhan rumah tangga, tetapi juga dapat mendukung konsumsi masyarakat dan menjaga daya beli, guna mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah tantangan yang ada.
Komentar