Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra memberikan pandangannya terkait langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berusaha membuktikan keabsahan dokumen pendidikan setara SMA melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut Yusril, upaya tersebut sudah tidak relevan lagi.
Dia mengungkapkan bahwa putusan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) mengenai permasalahan dokumen pendidikan Gibran bersifat final. Dengan demikian, tidak ada lagi kemungkinan hukum untuk mengubah keputusan tersebut.
“Tidak ada gunanya karena putusan Mahkamah Agung kan sudah final karena materinya materi yang sama,” ujar Yusril saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan.
Lebih lanjut, Yusril menegaskan bahwa keputusan MK bersifat final dan mengikat. Sementara itu, keputusan MA mengenai surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran juga telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap.
“Dan memang ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final,” tambahnya.
Dalam penjelasannya, Yusril menekankan bahwa Gibran tidak memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum lanjutan terhadap putusan MA, sebab dia bukanlah pihak dalam perkara tersebut. Dalam konteks perkara yang diajukan oleh H.M. Subhan, pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Gibran tidak tercatat sebagai pihak tergugat intervensi. Hal ini, menurut Yusril, menjadikan Gibran tidak memiliki kedudukan untuk mengajukan banding maupun Peninjauan Kembali (PK).
Yusril juga menyebut bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kemungkinan besar tidak akan mengajukan PK. Mereka akan melaksanakan putusan MA setelah menerima salinan resminya.
“Nah kalau sudah dieksekusi oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah selaku atasan dari Dirjen Dikdasmen, maka putusan dari Mahkamah Agung itu juga final,” jelas Yusril.
Terkait dengan gugatan lain yang saat ini masih berjalan di PTUN Jakarta mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, Yusril memberikan penjelasan bahwa perkara tersebut berpotensi dihentikan. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan putusan MA oleh Kemendikdasmen. Menurutnya, objek yang menjadi sengketa dalam gugatan tersebut sudah tidak ada lagi setelah pembatalan surat keterangan penyetaraan.
“Saya pikir putusan Mahkamah Agung yang bersifat final ini bisa berimplikasi Pengadilan Tata Usaha Negara menghentikan persidangan gugatan dari Ibu Mercy dan Denny Indrayana oleh karena objek yang disengketakan itu sudah tidak ada lagi,” ungkap Yusril.
Dia juga menambahkan bahwa pengadilan memiliki wewenang untuk menghapus perkara tersebut dari register apabila objek sengketa memang sudah tidak tersedia lagi. Dengan begitu, dikatakan bahwa langkah-langkah hukum yang diambil oleh Gibran telah mencapai titik akhir.
Komentar