Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan bahwa dukungan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sangat vital dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam konteks ini, kolaborasi antara kedua institusi menjadi kunci untuk menjaga keamanan infrastruktur strategis, memastikan kelancaran konektivitas, dan memperkuat kepastian hukum di setiap tahap pembangunan.
Pernyataan tersebut diungkapkan Menko AHY saat memberikan arahan dalam Dialog Kebangsaan yang diadakan di Sespim Lemdiklat Polri pada Selasa (27/10/2026). “Jadi kita jangan hanya berpikir membangun lebih banyak, tetapi membangun lebih bermanfaat dan berdampak pada masyarakat,” ujarnya di hadapan 445 peserta didik dari berbagai jenjang pendidikan Sespim Polri, termasuk perwakilan TNI, Kejaksaan, dan peserta dari luar negeri.
Menko AHY menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun. Lebih dari itu, kondisi keamanan yang terjaga, kelancaran aktivitas masyarakat, serta perlindungan terhadap hak-hak warga juga merupakan aspek penting. Infrastruktur yang dibangun harus mampu membuka akses untuk berbagai peluang, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata bagi kemakmuran masyarakat.
Untuk mencapai tujuan tersebut, Menko AHY memaparkan berbagai ruang lingkup kerja sama antara Polri dan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Kerja sama ini mencakup pengamanan proyek dan infrastruktur strategis, pemeliharaan kelancaran rantai pasok serta konektivitas, penguatan kepastian hukum dan tata kelola, serta deteksi dini melalui pertukaran informasi.
Kerja sama lintas sektor ini sangat diperlukan untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi kendala yang dapat menghambat pembangunan. Beberapa risiko yang dihadapi antara lain masalah sosial, sengketa dalam penggunaan ruang, serta gangguan pada pelayanan publik.
Menko AHY menyoroti pentingnya pemberantasan mafia tanah, yang tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga melindungi hak masyarakat dan memperkuat kepastian hukum. Dalam hal ini, penanganan kendaraan berdimensi dan bermuatan berlebih (ODOL) menjadi fokus perhatian. Penegakan aturan ini penting untuk melindungi kondisi jalan, meningkatkan keselamatan pengguna jalan, dan memastikan distribusi logistik tetap berjalan dengan baik.
“Sering kita sedih mendengar kabar, membaca satu keluarga habis ditabrak ODOL. Padahal mereka tidak tahu apa-apa, mereka tidak salah apa-apa,” ungkapnya, mencerminkan keprihatinan terhadap keselamatan lalu lintas.
Kerja sama antara Polri dan Kemenko Infra juga diperlukan untuk memperkuat aspek keselamatan transportasi. Hal ini meliputi pengamanan mobilitas masyarakat selama periode Lebaran, Natal, dan Tahun Baru (Nataru), serta peningkatan keselamatan dalam perjalanan kereta api dan transportasi multimoda. Dengan adanya koordinasi antarlembaga, diharapkan pergerakan penumpang dan distribusi barang dapat berlangsung dengan aman dan tanpa hambatan yang berarti.
Menko AHY menekankan pentingnya upaya menjaga keamanan yang berfokus pada pencegahan dan deteksi dini. Pendekatan ini harus berorientasi pada pelayanan masyarakat agar peran Polri tidak hanya terbatas pada menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga mampu membangun rasa aman dan menciptakan lingkungan yang mendukung pemerataan manfaat pembangunan.
“Polri bersama masyarakat, saya rasa ini bukan hanya sekadar jargon, melainkan harus menjadi spirit,” tegasnya, menekankan pentingnya sinergi antara kepolisian dan masyarakat.
Menko AHY berharap bahwa hubungan kerjasama yang terjalin dapat menciptakan keterkaitan positif antara keamanan dan pembangunan. Situasi yang aman akan menjadi fondasi bagi keberlanjutan pembangunan, sedangkan hasil pembangunan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat akan memperkuat kesejahteraan dan stabilitas nasional.
Dalam Dialog Kebangsaan tersebut, hadir pula sejumlah pimpinan dan Koordinator Widyaiswara Sespim Lemdiklat Polri, seperti Koordinator Widyaiswara Sespim, Irjen Pol Tony Ariadi Effendi, Koordinator Widyaiswara Sespimti, Irjen Pol Joko Setiono, dan Kepala Sespimti, Brigjen Pol Eko Suprihanto. Menko AHY didampingi oleh Staf Khusus Menko Agust Jovan Latuconsina, Sigit Raditya, serta Irjen Pol Arief Rahman. Selain itu, Tenaga Ahli Menko Brigjen TNI Rio Neswan dan Yudhi Prasetyo Purnomo juga turut hadir dalam kegiatan tersebut.
Komentar