Polemik mengenai ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali mencuri perhatian publik. Situasi ini terjadi di tengah kritik yang terus mengemuka, di mana kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dedy Nur Palakka berpendapat bahwa mereka yang mengkritik justru membantu meningkatkan nama Jokowi dan Gibran di dunia politik.
Dedy mengungkapkan pandangannya saat isu mengenai dokumen pendidikan keduanya masih menjadi topik hangat. Alih-alih memberikan penjelasan yang bisa meredakan perdebatan, ia justru menekankan bahwa kritik yang dilontarkan terhadap keduanya bisa berdampak positif terhadap popularitas politik mereka.
Melalui akun media sosialnya, Dedy menyinggung bahwa nama Jokowi tetap menjadi perhatian karena para pengkritik terus menerus mencari informasi mengenai ijazahnya. “Nama @jokowi besar karena para ‘haters’ masih bersemangat menggali-gali informasi yang sudah ditetapkan SAH oleh lembaga-lembaga demokrasi,” tulisnya.
Dedy juga melihat bahwa Gibran berada dalam situasi yang serupa. Ia berpendapat bahwa sorotan mengenai dokumen pendidikan Wakil Presiden ini justru membuat Gibran semakin dikenal luas oleh masyarakat. “Nama @gibran_tweet juga sama, ia dibesarkan oleh para ‘haters’ yang kelihatannya sama bersemangatnya ketika mereka membesarkan nama Jokowi,” tuturnya.
Lebih lanjut, Dedy menyindir para politisi lainnya yang ia nilai tidak mampu menarik perhatian pengkritik sebanding dengan Jokowi dan Gibran. “Kasihan sama nama-nama politisi lain, mereka bahkan GAGAL menghasilkan haters sebagai corong atau juru bicara bersemangat mereka,” imbuhnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana pandangan dari pihak pendukung melihat kritik terhadap Jokowi dan Gibran sebagai hal yang bisa meningkatkan eksposur politik mereka. Namun, perhatian yang ada tidak selalu berbanding lurus dengan dukungan yang substansial atau menjawab isu-isu mendasar terkait pendidikan mereka.
Di tengah perdebatan yang terus berlangsung, Jokowi sebelumnya menyatakan bahwa polemik ijazah yang melibatkan dirinya dan Gibran merupakan bagian dari sebuah operasi politik. Ia mencurigai adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan isu ini untuk merusak reputasi politik keduanya.
“Sudah saya sampaikan sejak awal, ini ada operasi politik, kemudian ada penumpang gelap yang menunggangi lagi. Jadi menjadi ramai sekali,” ungkap Jokowi. Ia juga menegaskan bahwa isu ini bisa jadi mengalihkan perhatian masyarakat dari berbagai masalah lain yang lebih penting. Ketika ditanyai apakah operasi politik tersebut ditujukan kepada dirinya atau Gibran, Jokowi menjawab bahwa keduanya bisa menjadi sasaran. “Bisa saja, sekali lagi operasi politik untuk down grade reputasi politik seseorang. Dua-duanya bisa,” tuturnya.
Meski menyadari adanya muatan politik di balik polemik ini, Jokowi mengaku tidak merasa terlalu terbebani. “Buat saya ya biasa saja,” jelasnya.
Masalah mengenai pendidikan Gibran sebelumnya juga menjadi pokok perhatian di Mahkamah Konstitusi (MK). Pada tanggal 6 Oktober 2026, MK menolak permohonan terkait kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden. Keputusan tersebut tidak menghentikan kritik yang terus terlontar, menunjukkan bahwa isu ini tetap menjadi perhatian utama bagi banyak pihak.
Secara keseluruhan, situasi ini mencerminkan bagaimana dinamika politik di Indonesia sering kali melibatkan berbagai isu sensitif, termasuk pendidikan, yang berpotensi mempengaruhi reputasi dan dukungan publik terhadap para pemimpin. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana kritik dan perhatian publik dapat berinteraksi dengan realitas politik yang lebih kompleks.
Komentar