Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) telah mengambil langkah tegas dengan mencopot Wisnu Hani Putranto dari jabatannya sebagai Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Cibinong. Keputusan ini diambil setelah Ombudsman RI mengungkapkan temuan mengenai adanya hunian mewah dengan fasilitas lengkap di dalam lapas tersebut.
Wisnu Hani Putranto bukanlah sosok yang asing dalam dunia pemasyarakatan. Pria kelahiran 3 Oktober 1984 ini memulai kariernya di Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 2002. Ia adalah lulusan dari Akademi Ilmu Pemasyarakatan (AKIP), yang saat ini telah bertransformasi menjadi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip).
Sebelum menjabat sebagai Kalapas Cibinong, Wisnu mengemban tugas di Lapas Kelas IIB Cilacap, Jawa Tengah. Pengangkatannya sebagai Kalapas Cibinong berlangsung pada Oktober 2023, di mana ia menggantikan Usman Madjid yang sebelumnya menjabat dalam posisi yang sama.
Selama masa kepemimpinannya, Lapas Cibinong berhasil meraih berbagai penghargaan. Pada April 2025, lembaga tersebut mendapat penghargaan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, sebagai pengakuan atas pencapaian dalam pembinaan warga binaan. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada isu serius yang muncul, terdapat juga upaya positif yang diakui oleh pihak kementerian.
Wisnu juga mendapatkan Lencana Panca Warsa I dari Kwartir Cabang Kabupaten Bogor pada Agustus 2025. Penghargaan ini mencerminkan dedikasinya dalam bidang pemasyarakatan. Setahun setelah itu, Lapas Cibinong kembali mendapatkan penghargaan dari Polri, berkat kontribusinya dalam membantu pengungkapan jaringan narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa otoritas lapas tersebut berkomitmen dalam menjaga keamanan dan mendukung upaya penegakan hukum di tingkat nasional.
Pencopotan Wisnu Hani Putranto menandai langkah serius dari Kemenimipas dalam menegakkan standar dan integritas di lembaga pemasyarakatan. Dengan adanya investigasi oleh Ombudsman RI yang mencuatkan isu hunian mewah, diharapkan akan ada perbaikan di sistem pemasyarakatan Indonesia. Ini juga menjadi pengingat bagi seluruh petugas pemasyarakatan untuk tetap berpegang pada prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas mereka.
Komentar