Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong untuk memperluas jaringan agen perlindungan sosial (perlinsos). Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses validasi data serta memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran.
Agen perlinsos berfungsi sebagai relawan atau pendamping yang membantu masyarakat dalam mengakses layanan perlindungan sosial yang berbasis digital. Mereka memiliki peran penting dalam mendampingi keluarga, tetangga, atau warga yang mengalami kesulitan dalam menggunakan perangkat digital.
Dalam Rapat Tingkat Menteri yang membahas perluasan perlinsos dan rencana implementasi untuk tahun 2027, Tito menyatakan bahwa keberadaan agen perlinsos sangat vital. Terutama untuk masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam akses teknologi dan kemampuan mengoperasikan perangkat digital.
“Perlu dibantu oleh orang lain yang kita sebut dengan agen. Agen ini dilatih, kemudian mereka men-download menggunakan handphone yang memang smartphone. Ini kecepatannya sangat tinggi karena hanya lima sampai tujuh detik saja. Begitu wajahnya ditampilkan, kemudian data di Dukcapil langsung (muncul),” jelas Tito dalam rilis pers.
Tito mengungkapkan bahwa data Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) berfungsi sebagai basis utama dalam proses verifikasi dan validasi penerima bantuan sosial. Data ini mencakup informasi biometrik seperti sidik jari, pengenalan wajah, dan retina.
Ketersediaan data tersebut memungkinkan sistem untuk memverifikasi identitas masyarakat dalam waktu yang sangat singkat. Dengan memanfaatkan data Dukcapil, proses pemeriksaan identitas dapat dilakukan lebih cepat dan efisien, serta mendukung pembaruan data penerima bansos secara berkala.
“Data Dukcapil sebagai basis data untuk verifikasi, validasi, kemudian juga mengintegrasikan beberapa kementerian lain, data kementerian/lembaga lain,” tambah Tito. Pemerintah juga berupaya untuk mengintegrasikan data Dukcapil dengan informasi dari kementerian dan lembaga lain, guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terkait kondisi calon penerima bantuan.
Tito memberikan contoh mengenai integrasi data Dukcapil dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mengecek kepemilikan tanah dan dengan kepolisian untuk memeriksa kepemilikan kendaraan. Hal ini dianggap penting untuk menyusun profil masyarakat yang menjadi sasaran program dan untuk membantu pemerintah dalam menilai kelayakan mereka sebagai penerima bansos.
Pemerintah merencanakan perluasan agen perlinsos dengan memperhatikan kondisi sosial serta karakteristik di setiap wilayah. Pola pelaksanaan akan disesuaikan dengan struktur masyarakat setempat untuk memastikan efektivitas program.
Contohnya, di Bali, agen perlinsos ditugaskan dari kader posyandu. Keberadaan banjar sebagai ruang interaksi sosial masyarakat diharapkan dapat mempermudah proses pengumpulan dan validasi data. Hal ini menunjukkan pentingnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pelaksanaan program perlinsos.
“Semuanya kita bergerak, dilatih dulu agen-agennya. Setelah itu, dibuat sistemnya tiap daerah sesuai dengan karakter masing-masing. Bagaimana cara mengumpulkan masyarakat, dan setelah itu, mereka cukup menampilkan wajah mereka di handphone. Itu akan ketahuan dia layak atau tidak menerima bantuan sosial,” jelas Tito.
Dengan pendekatan yang tepat dan pemanfaatan teknologi yang efisien, diharapkan penyaluran bantuan sosial dapat dilakukan dengan lebih baik, sehingga masyarakat yang membutuhkan bantuan dapat terlayani dengan baik dan tepat sasaran. Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan bantuan sosial benar-benar sampai kepada mereka yang berhak menerima.
Komentar