Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa roda kehidupan masyarakat di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah masih beroperasi dengan normal, meskipun kabut asap yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla) cukup tebal.
Namun, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa dampak dari karhutla dan kemarau ini tidak hanya terbatas pada gangguan penerbangan.
Beberapa warga terpaksa menghadapi masalah serius, seperti kesulitan mendapatkan air bersih, aktivitas belajar yang masih dilakukan secara daring, kenaikan harga beberapa bahan pangan, hingga kualitas udara yang telah mencapai kategori berbahaya.
Suharyanto menyampaikan laporan tersebut dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo pada Rabu (23/9/2026). Dalam laporannya, ia menekankan bahwa lalu lintas darat, toko, restoran, dan aktivitas masyarakat lainnya tetap berjalan.
Menurutnya, gangguan yang paling signifikan tertinggal pada akses transportasi udara ke dan dari Kalbar dan Kalteng akibat kabut asap yang tebal.
Di Kalbar, isu mengenai pemenuhan kebutuhan dasar berupa air bersih menjadi salah satu indikator jelas bahwa dampak kemarau dan kebakaran lahan dirasakan oleh masyarakat.
Pada tanggal 15 September 2026, Pemerintah Provinsi Kalbar mengirimkan 40 ribu liter air bersih ke lima lokasi di Kota Pontianak setelah warga mengeluhkan bahwa air dari PDAM terasa asin dan tidak layak untuk dimasak atau diminum.
Pemerintah daerah menjelaskan bahwa kondisi ini berkaitan dengan musim kemarau dan intrusi air laut.
Selain itu, masalah air bersih juga terjadi di wilayah lain. Sebelumnya, warga di Sekunder C, Kabupaten Kubu Raya, juga menerima pasokan air bersih karena sumber air mulai menipis akibat kemarau yang berlangsung bersamaan dengan kondisi karhutla.
Ini menunjukkan bahwa meskipun aktivitas ekonomi dan transportasi tetap berlangsung, sebagian masyarakat masih harus menghadapi persoalan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka.
Dampak dari kabut asap juga terlihat dalam sektor pendidikan.
Pemerintah Kota Pontianak mulai mengalihkan pembelajaran dari tatap muka ke pembelajaran daring sejak Agustus 2026 akibat memburuknya kualitas udara.
Pada tanggal 7 September 2026, sekolah-sekolah di Pontianak masih menjalankan pembelajaran secara daring karena asap yang tebal dan kualitas udara yang masih dianggap berbahaya.
Jika dihitung sejak kebijakan awal Agustus hingga akhir September, pembelajaran daring ini telah memasuki bulan kedua.
Kondisi ini mencerminkan bahwa aktivitas pendidikan tidak sepenuhnya berjalan seperti biasanya. Pembelajaran terus berlangsung, tetapi melalui mekanisme baru demi keselamatan siswa dan tenaga pengajar.
Dampak terhadap masyarakat juga tercermin dari pergerakan harga pangan.
BPS Kalimantan Barat pada tanggal 22 September 2026 memberikan peringatan bahwa karhutla dapat menekan inflasi di daerah tersebut. Gangguan mungkin terjadi pada aktivitas masyarakat, distribusi barang, rantai pasok, serta ketersediaan dan harga beberapa komoditas pangan.
Di pasar Pontianak, kenaikan harga beberapa jenis komoditas juga terpantau. Laporan tentang kondisi pasar pada bulan September menunjukkan bahwa harga beberapa sayuran dan cabai mengalami peningkatan.
Pemerintah Kota Pontianak bahkan merencanakan operasi pasar murah untuk menghadapi kenaikan harga bahan pokok, terutama cabai.
Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun roda perdagangan tetap berputar, dampak ekonomi dari kondisi lingkungan tidak dapat diabaikan begitu saja.
Masalah yang paling nyata terlihat dari kualitas udara.
Pada tanggal 12 September 2026, indeks kualitas udara Kota Pontianak berdasarkan pemantauan IQAir tercatat mencapai angka 1.368, yang berarti berbahaya. Pada saat itu, konsentrasi PM2.5 mencapai 761 mikrogram per meter kubik.
Beberapa hari kemudian, pada tanggal 19 September, pemantauan IQAir yang dilaporkan oleh Polda Kalbar menunjukkan AQI Pontianak sebesar 298, berada dalam kategori sangat tidak sehat, dengan konsentrasi PM2.5 mencapai 223,5 mikrogram per meter kubik.
Ini menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk meminta masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk.
Oleh karena itu, pernyataan bahwa aktivitas masyarakat masih berjalan normal perlu dipahami dalam konteks yang lebih luas. Masyarakat mungkin masih berbelanja, bekerja, membuka usaha, dan menjalani aktivitas sehari-hari, tetapi banyak di antara mereka harus melakukannya di tengah pembatasan dan risiko yang disebabkan oleh kualitas udara yang buruk.
BNPB sendiri mengakui bahwa asap tebal masih menyelimuti wilayah Kalbar dan Kalteng.
Suharyanto menyatakan bahwa kondisi ini terjadi, antara lain, karena Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Ia memperkirakan bahwa penanganan terhadap karhutla ini dapat selesai paling cepat pada pertengahan Oktober dan paling lambat pada minggu ketiga November 2026.
Komentar