Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah mengajukan tambahan anggaran yang signifikan untuk meningkatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, ia mengungkapkan bahwa anggaran ini termasuk penyewaan enam helikopter dan enam pesawat water bomber.
Kementerian Kehutanan menerima pagu anggaran sebesar Rp8,692 triliun untuk tahun 2027, mengalami kenaikan sebesar Rp1,55 triliun atau 21,77 persen dibandingkan pagu indikatif yang diusulkan sebelumnya. Meskipun demikian, Kemenhut masih memerlukan tambahan anggaran sebesar Rp6,238 triliun, namun hingga saat ini, hanya Rp1,55 triliun yang telah disetujui, meninggalkan kekurangan sekitar Rp4,68 triliun.
Fokus utama dari penggunaan anggaran tambahan ini adalah untuk pencegahan dan penanggulangan karhutla. Raja Juli menekankan pentingnya dukungan armada udara untuk memperkuat kegiatan patroli, pemantauan, serta deteksi dini dan pemadaman kebakaran. Ia menyatakan, “Penguatan dukungan operasional tersebut antara lain dilakukan dengan menyewa 6 unit helikopter dan 6 unit pesawat water bomber yang akan digunakan secara terintegrasi untuk mendukung kegiatan patroli, pemantauan kondisi kawasan hutan, deteksi dini, penanganan dan pemadaman Karhutla secara cepat dan efektif.”
Kementerian memproyeksikan bahwa kebutuhan operasional untuk dua belas armada udara tersebut akan mencapai Rp1,54 triliun per tahun. Rincian tersebut mencakup enam helikopter dan enam water bomber yang direncanakan beroperasi selama delapan bulan dalam periode normal dan empat bulan pada fase rawan karhutla. Setiap unit diharapkan memiliki kebutuhan sewa sekitar 856 jam per tahun.
Raja Juli menjelaskan bahwa pemerintah memilih untuk menyewa armada udara alih-alih membelinya. Menurutnya, skema penyewaan lebih fleksibel karena tidak memerlukan belanja modal awal yang besar untuk pembelian aset, serta tidak membebani pemerintah dengan biaya pemeliharaan. “Skema sewa kami nilai lebih fleksibel, efisien, dan responsif dalam mendukung pengamanan kawasan hutan serta pencegahan pengendalian karhutla,” tambahnya.
Di samping penanganan karhutla, tambahan anggaran yang diajukan oleh Kemenhut juga akan dialokasikan untuk penguatan kelembagaan hutan di daerah, upaya pengentasan kemiskinan ekstrem, pemulihan dari bencana, serta perbaikan tata kelola kawasan hutan. Dengan adanya dukungan tambahan ini, diharapkan dapat memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga kelestarian hutan dan mencegah terjadinya kebakaran yang dapat merugikan berbagai pihak.
Oleh karena itu, dengan pengusulan anggaran tambahan ini, Kementerian Kehutanan berupaya untuk meningkatkan efektivitas dalam penanganan kebakaran hutan, yang merupakan isu krusial bagi lingkungan dan masyarakat. Dengan armada udara yang memadai serta pengelolaan yang baik, diharapkan Indonesia dapat mengurangi dampak dari karhutla secara signifikan pada tahun yang akan datang.
Komentar