Pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi membuka jalan bagi pengisian jabatan wakil presiden melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan adanya kekosongan ini, sesuai dengan ketentuan konstitusi, Presiden Prabowo Subianto diwajibkan untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden yang akan dipilih oleh MPR.
Proses ini diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yang dirinci lebih lanjut dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Ketika kabar pengunduran diri Gibran mencuat, Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, mengonfirmasi berita tersebut pada Rabu (11/11/2026). Namun, langkah untuk mengganti wakil presiden baru hanya dapat dimulai setelah pengunduran diri tersebut disampaikan secara formal, yang kemudian menciptakan kekosongan jabatan.
“Pokoknya benar,” ungkap Budi Arie saat ditanya mengenai kabar pengunduran diri Gibran.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pengunduran diri wakil presiden harus dilakukan melalui pernyataan tertulis yang ditujukan kepada MPR. Menurut Yusril, setelah menerima surat tersebut, MPR dapat mengadakan sidang untuk mengakui adanya kekosongan jabatan wakil presiden.
“Jadi kalau misalnya tidak menolak kan nanti harus ada pernyataan tertulislah dari Pak Wakil Presiden yang ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan mekanismenya nanti bisa ada MPR juga bersidang menyatakan bahwa memang ada kevakuman wakil presiden karena ada surat berhentinya,” jelas Yusril pada Selasa (10/11/2026) di Kompleks Istana Kepresidenan.
Setelah pengumuman resmi, MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo untuk meminta dua calon pengganti Gibran beserta persyaratan pencalonannya.
“Kalau misalnya Pak Wakil Presiden itu mengundurkan diri, berhenti begitu, memang MPR akan menyurati Pak Presiden untuk mengajukan dua calon Wakil Presiden yang baru disertai dengan berkas-berkas persyaratan pencalonannya,” tambah Yusril.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 juga menetapkan bahwa dalam situasi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR harus mengadakan sidang untuk memilih pengganti dalam waktu paling lambat 60 hari. Ketentuan teknis lebih lanjut dapat ditemukan dalam Pasal 46 UU MD3.
Pada proses ini, Presiden diwajibkan untuk mengajukan dua calon wakil presiden beserta semua dokumen yang diperlukan kepada pimpinan MPR setidaknya 14 hari sebelum sidang paripurna dilaksanakan. Dalam sidang tersebut, kedua calon diwajibkan untuk menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan di hadapan anggota MPR sebelum pemilihan dimulai.
Setelah itu, MPR akan menentukan satu calon yang terpilih berdasarkan suara terbanyak. Jika terjadi hasil imbang dalam perolehan suara antara kedua calon, maka pemilihan akan diulang satu kali.
Komentar