Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI menekankan pentingnya perbaikan dalam pengelolaan subsidi LPG 3 kilogram. Hal ini disampaikan setelah ditemukan bahwa masyarakat yang berhak belum sepenuhnya mendapatkan manfaat dari subsidi tersebut. Integrasi data penerima subsidi dianggap sebagai langkah penting untuk meningkatkan efektivitas program ini dan mengurangi pemborosan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron, menyatakan bahwa pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap sistem penyaluran subsidi energi agar lebih transparan dan akuntabel. Dalam upaya ini, perlu juga mempertimbangkan rencana penyaluran LPG melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) serta pengembangan program elektrifikasi yang dapat mendukung masyarakat.
Herman mengajak semua pihak untuk mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah serta peran Pertamina dalam situasi ini. “Ya mari kita dudukkan apa yang ingin pemerintah capai? Apa yang ingin Pertamina lakukan dengan situasi ini?” katanya dalam keterangan tertulis, pada Sabtu (24/10/2026).
Pernyataan Herman di atas merupakan hasil dari kunjungan kerja spesifik BAKN DPR RI yang dilakukan bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan PT Pertamina Patra Niaga. Kunjungan ini bertujuan untuk menelaah uji petik Data Terpadu Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) terkait penerima subsidi LPG.
Berdasarkan pemaparan dari Pertamina Patra Niaga, kelompok masyarakat yang masuk dalam desil 1 hingga 5 dalam DTSEN hanya menyerap sekitar 50 persen dari total subsidi LPG. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 50 persen lainnya dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berada dalam desil 6 hingga 10, yang dianggap lebih mampu. Terdapat juga sekitar 5 persen data yang belum terklasifikasi dalam kategori desil.
Herman juga menjelaskan bahwa dari total penyaluran LPG yang dilakukan oleh Pertamina Patra Niaga yang mencapai 8,1 juta ton, sekitar 96 persen merupakan LPG bersubsidi, sedangkan LPG komersial hanya menyumbang 4 persen. Kondisi ini semakin memperkuat perlunya evaluasi dalam penyaluran dan pengawasan subsidi agar lebih tepat sasaran.
“Ini penting agar ke depan APBN bisa kita hemat dan dialokasikan ke sektor yang lebih produktif,” tegasnya.
Menurut Herman, penghematan dalam anggaran bisa diarahkan untuk memperkuat usaha mikro, mendukung UMKM agar naik kelas, serta berkontribusi pada program-program ekonomi yang memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat. Ia menegaskan bahwa pembenahan sistem subsidi harus tetap memastikan bahwa masyarakat yang kurang mampu tetap mendapatkan hak mereka.
Kebijakan yang lebih baik dalam penyaluran subsidi tidak hanya akan membantu mengoptimalkan penggunaan anggaran negara, tetapi juga dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi semua pihak untuk berkolaborasi dalam menciptakan sistem yang lebih baik dalam pengelolaan subsidi LPG, demi kesejahteraan masyarakat yang lebih luas.
Komentar