Berita Nasional
Beranda / Berita Nasional / Sidang Etik Listyo Sigit: Bisakah Dipimpin Anggota dengan Pangkat Dua Tingkat Lebih Rendah?

Sidang Etik Listyo Sigit: Bisakah Dipimpin Anggota dengan Pangkat Dua Tingkat Lebih Rendah?

Sidang Etik Listyo Sigit: Bisakah Dipimpin Anggota dengan Pangkat Dua Tingkat Lebih Rendah?

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto baru saja mengeluarkan regulasi terbaru mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik (KKEP) Polri. Penerbitan aturan ini dilakukan menjelang sidang etik yang akan dihadapi oleh mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Dalam peraturan ini, terdapat sembilan perubahan dan penambahan norma, termasuk ketentuan yang memberi peluang kepada anggota majelis sidang untuk memiliki pangkat hingga dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.

Regulasi baru tersebut diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026, yang merevisi Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.

Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Edison Isir, mengonfirmasi tentang penerbitan peraturan ini. Ia menjelaskan bahwa Perpol tersebut telah resmi disahkan dan diumumkan pada Senin, 16 November 2026.

“Benar (ada perpol baru),” ungkap Isir saat dimintai keterangan pada Rabu, 18 November 2026.

Lebih lanjut, Isir juga menyatakan bahwa rencana sidang etik terhadap Listyo Sigit menjadi salah satu faktor utama dalam penerbitan aturan ini.

Update Kasus Penyadapan Prabowo: Penggeledahan di Rumah Eko Hadi dan Gelar Perkara Bareskrim

“Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” jelasnya.

Salah satu perubahan yang signifikan terletak pada Pasal 42 ayat (3), di mana sebelumnya anggota majelis KKEP diwajibkan memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi dibandingkan terduga pelanggar.

Dengan diberlakukannya aturan baru ini, anggota majelis kini dapat berasal dari kalangan personel berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah dari terduga pelanggar.

Perubahan ini juga berlaku untuk susunan anggota KKEP Banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 74 ayat (3). Dengan demikian, anggota majelis banding pun diperbolehkan memiliki pangkat hingga dua tingkat di bawah pelanggar.

Polri juga melakukan penyesuaian dalam mekanisme kehadiran pada sidang etik. Pasal 59 ayat (2) kini memberikan kesempatan bagi terduga pelanggar untuk mengikuti persidangan melalui media elektronik, tentunya dengan persetujuan Ketua KKEP.

DPR RI Resmi Sahkan UU Perampasan Aset: 7 Poin Penting yang Harus Diketahui

“Sidang KKEP wajib dihadiri oleh terduga pelanggar secara langsung atau melalui media elektronik atas persetujuan Ketua KKEP,” imbuh Isir.

Selain itu, terdapat perubahan mengenai hak untuk mengajukan banding. Sebelumnya, tidak hanya pelanggar, tetapi juga pasangan, anak, atau orang tua pelanggar dapat mengajukan banding terhadap keputusan sidang etik. Namun, dalam peraturan terbaru, hak tersebut kini hanya diberikan kepada pelanggar itu sendiri.

Polri juga menambahkan tahapan gelar perkara setelah proses Audit Investigasi. Proses ini akan melibatkan fungsi inspektorat pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.

Di samping itu, batas waktu untuk menyampaikan surat panggilan pemeriksaan kini berubah dari maksimal tiga hari kerja menjadi tiga hari kalender sebelum pemeriksaan dilaksanakan. Hal ini berarti bahwa perhitungan waktu kini juga mencakup hari Sabtu dan Minggu.

Penggugat Batas Usia Capres-Cawapres 19 Tahun: Kenali Deri Sulthanul Qulub dan Latar Belakangnya

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan