Berita Nasional
Beranda / Berita Nasional / DPR RI Resmi Sahkan UU Perampasan Aset: 7 Poin Penting yang Harus Diketahui

DPR RI Resmi Sahkan UU Perampasan Aset: 7 Poin Penting yang Harus Diketahui

DPR RI Resmi Sahkan UU Perampasan Aset: 7 Poin Penting yang Harus Diketahui

DPR RI telah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan ini berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Kamis (19/11/2026).

Proses pengesahan ini terjadi setelah semua fraksi menyatakan dukungan terhadap rancangan regulasi tersebut. Rapat dipimpin oleh Ketua DPR RI Puan Maharani bersama empat Wakil Ketua DPR, yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal.

Dari total 573 anggota DPR, tercatat 361 hadir atau menandatangani daftar hadir. Ketika Puan meminta pendapat dari peserta rapat mengenai pengesahan RUU tersebut, seluruh fraksi memberikan persetujuan.

“Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi, apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang?” ujar Puan dengan tegas.

Setelah mendapatkan jawaban setuju dari semua peserta rapat, pimpinan DPR mengetukkan palu sebagai simbol pengesahan.

Update Kasus Penyadapan Prabowo: Penggeledahan di Rumah Eko Hadi dan Gelar Perkara Bareskrim

Pengesahan RUU ini menandai berakhirnya proses panjang yang telah dimulai sejak 2008, yaitu pembahasan RUU Perampasan Aset.

Pada hari sebelumnya, Rabu (18/11/2026), Komisi III DPR bersama pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan tingkat pertama untuk dilanjutkan ke rapat paripurna. Semua fraksi memberikan persetujuan terhadap rancangan tersebut tanpa catatan dalam pandangan mini fraksi.

Perwakilan Fraksi PKS, Nasir Djamil, menyampaikan bahwa regulasi ini telah lama dinantikan oleh masyarakat. Ia menekankan, “Kita menyadari bersama RUU ini sangat ditunggu oleh masyarakat. Kita beruntung bisa menyelesaikan RUU yang ditunggu masyarakat banyak ini. Kita sadar bahwa RUU Perampasan Aset sudah dimulai sejak 2008.”

Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, lebih dikenal dengan nama Eddy Hiariej, memberikan penjelasan mengenai sejumlah pokok pengaturan dalam RUU ini. Regulasi ini pada dasarnya mengatur tentang perampasan aset hasil dari tindak pidana melalui keputusan pengadilan. Selain itu, undang-undang ini juga membuka mekanisme perampasan tanpa putusan pidana dalam kondisi yang ditentukan oleh hukum.

UU ini diharapkan dapat menjadi alat yang efektif dalam memerangi korupsi dan tindak pidana lainnya, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat. Dengan adanya pengaturan yang jelas, diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa aset hasil tindak pidana dapat dikembalikan kepada negara.

Sidang Etik Listyo Sigit: Bisakah Dipimpin Anggota dengan Pangkat Dua Tingkat Lebih Rendah?

Lebih lanjut, regulasi ini juga memberikan landasan bagi penegakan hukum yang lebih berkeadilan. Penegakan hukum yang tegas terhadap para pelaku korupsi dan tindak pidana lainnya merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel.

Dengan disahkannya RUU ini, langkah menuju pemberantasan korupsi diharapkan semakin solid. Masyarakat dapat merasa lebih aman dan percaya bahwa tindakan korupsi tidak akan dibiarkan tanpa sanksi yang tegas.

Secara keseluruhan, pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang merupakan langkah maju dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini menunjukkan komitmen DPR RI dan pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Penggugat Batas Usia Capres-Cawapres 19 Tahun: Kenali Deri Sulthanul Qulub dan Latar Belakangnya

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan