Ketentuan mengenai batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) kembali menjadi sorotan di Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam gugatan terbaru, pemohon mengusulkan agar syarat usia minimal untuk mengikuti pemilihan presiden diturunkan menjadi 19 tahun dengan menambahkan beberapa kriteria tertentu.
Gugatan ini terdaftar dengan nomor perkara 432/PUU-XXIV/2026, yang diajukan oleh Tuan Guru Deri Sulthanul Qulub. Ia mengajukan pengujian terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pemilihan Umum.
Deri meminta agar MK memberikan alternatif persyaratan usia bagi calon presiden dan wakil presiden. Usulan ini membuka kesempatan bagi individu yang berusia minimal 19 tahun untuk memenuhi syarat, asalkan mereka memiliki kecakapan, kejujuran, sifat amanah, kemampuan untuk menyampaikan gagasan, dan kecerdasan.
“Batasan usia yang bersifat tunggal berpotensi mengesampingkan warga negara yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk berkontribusi dalam pemerintahan,” ungkap pemohon dalam berkas perkara yang dapat diakses di laman MK.
Pasal 169 huruf q dari UU Pemilu sebelumnya menetapkan batas usia minimum bagi calon presiden dan wakil presiden pada angka 40 tahun. Namun, ketentuan ini mengalami perubahan setelah MK mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut membuat syarat usia menjadi paling rendah 40 tahun atau seseorang yang pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.
Deri menilai bahwa batas usia yang hanya mengandalkan satu ukuran akan membatasi kesempatan bagi individu yang memiliki kemampuan untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Menurutnya, hal ini tidak sejalan dengan semangat konstitusi yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum.
Dalam argumennya, Deri merujuk kepada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menunjukkan adanya jaminan untuk persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan. Ia juga mengaitkan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menekankan pentingnya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan.
“Oleh karena itu, pemohon memandang perlu adanya pemaknaan konstitusional yang memberikan alternatif persyaratan usia berdasarkan pengalaman kepemimpinan yang dapat dipertanggungjawabkan,” demikian pernyataan yang terdapat dalam permohonan tersebut.
Pentingnya isu ini tidak bisa dipandang sebelah mata, mengingat partisipasi generasi muda dalam politik semakin menjadi perhatian. Penurunan batas usia calon presiden dan wakil presiden bisa jadi membuka jalan bagi para pemuda yang memiliki potensi dan ide-ide baru untuk berkontribusi dalam pemerintahan. Dengan demikian, hal ini juga bisa mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keterlibatan mereka dalam proses politik.
Seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan pola pikir masyarakat, pandangan mengenai keterwakilan generasi muda dalam pemerintahan perlu terus dieksplorasi. Permohonan ini menunjukkan bahwa masyarakat juga menginginkan adanya regulasi yang lebih fleksibel dan inklusif dalam proses pemilihan pemimpin.
Dalam konteks ini, MK diharapkan dapat mempertimbangkan secara mendalam argumen-argumen yang disampaikan oleh pemohon. Keputusan yang diambil tidak hanya akan memengaruhi calon pemimpin, tetapi juga akan berdampak pada sistem demokrasi dan partisipasi politik di Indonesia ke depannya.



Komentar