Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penangkapan terhadap Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, bersama dengan 19 orang lainnya, dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung di dua lokasi, yaitu Klaten dan Jakarta pada Kamis, 15 Oktober 2026.
Dalam operasi ini, KPK berhasil menyita uang tunai yang diperkirakan mencapai Rp1 miliar berdasarkan penghitungan awal. Kasus ini diduga terkait dengan penerimaan dari proses pengadaan barang dan jasa, serta perizinan dan pemberian kepada oknum dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berhubungan dengan audit.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa salah satu yang ditangkap adalah Bupati Klaten. Ia menjelaskan bahwa pihak-pihak yang terlibat saat ini masih dalam proses pemeriksaan awal di kepolisian setempat.
“Dalam peristiwa ini, Tim KPK berhasil mengamankan 20 orang di wilayah Klaten dan Jakarta,” ungkap Budi dalam pernyataannya pada malam hari yang sama.
Budi menambahkan, mereka yang diamankan terdiri dari unsur penyelenggara negara, aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, serta pihak swasta. “Kami masih dalam tahap menghitung, dan hitungan awal sementara sekitar Rp 1 miliar,” ujarnya terkait jumlah uang tunai yang berhasil diamankan.
KPK belum memberikan informasi lengkap mengenai konstruksi perkara ini, identitas semua pihak yang ditangkap, dan status hukum mereka setelah pemeriksaan. Oleh karena itu, semua dugaan ini harus ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Hamenang Wajar Ismoyo adalah seorang politikus dari PDI Perjuangan yang menjabat sebagai Bupati Klaten untuk periode 2025 hingga 2030. Sebelum menjabat sebagai kepala daerah, ia telah memiliki pengalaman di ranah legislatif daerah.
Menurut profil resmi dari Pemerintah Kabupaten Klaten, Hamenang dilahirkan di Klaten pada 26 November 1988. Ia menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 2 Klaten antara tahun 2003 hingga 2006, kemudian melanjutkan ke pendidikan tinggi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) pada tahun 2011. Informasi tentang latar belakangnya tersebut tercantum dalam dokumen Profil Bupati Klaten yang dirilis oleh PPID Pemerintah Kabupaten Klaten.
Karier politik Hamenang dimulai dari lembaga legislatif di Kabupaten Klaten. Ia menjadi anggota DPRD Klaten pada periode 2014–2019, dan kemudian dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Klaten pada periode 2019–2024.
Pengalaman tersebut merupakan bagian dari perjalanan politiknya sebelum ia mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati Klaten yang berlangsung pada tahun 2024. Pada pemilihan tersebut, Hamenang berhasil terpilih sebagai bupati untuk masa jabatan 2025 hingga 2030.
Sebagai kader dari PDI Perjuangan, Hamenang merupakan salah satu politikus yang berhasil menempati posisi sebagai kepala daerah. Riwayat pendidikannya, pengalaman di DPRD, dan perjalanan politiknya kembali menjadi sorotan publik setelah namanya muncul dalam konteks operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh KPK.
KPK menduga permasalahan yang melibatkan Hamenang terkait dengan penerimaan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa, perizinan, serta penerimaan lainnya dari organisasi perangkat daerah (OPD). Selain itu, penyidik KPK juga tengah menyelidiki dugaan adanya pemberian yang diberikan oleh bupati kepada oknum BPK yang berkaitan dengan proses audit.
Dugaan tersebut menjadi salah satu elemen yang perlu ditelusuri untuk memahami hubungan antara pihak-pihak yang ditangkap dan perkara yang sedang dalam penanganan KPK. Penyelidikan ini diharapkan dapat mengungkap lebih lanjut mengenai aliran dana serta praktik-praktik yang berpotensi melanggar hukum.
Komentar