Polemik mengenai pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini kembali menjadi perhatian utama dalam arena politik nasional. Menanggapi tuntutan tersebut, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan komitmennya untuk mendukung Gibran. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada para kader partai untuk tetap tenang dan menghormati proses konstitusi yang berlaku.
Pesan ini disampaikan oleh Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo Prabowo, setelah pertemuannya dengan Jokowi. Yogo mengungkapkan bahwa Jokowi meminta kader PSI untuk tidak bertindak sepihak dalam merespons isu politik, terutama terkait posisi Gibran sebagai wakil presiden.
“Arahannya [dari Jokowi] sabar semuanya, hormati semua proses, dan kita percaya bahwa Mas Gibran sesuai konstitusi baik-baik saja, tapi semuanya harus menahan diri, taat instruksi, terutama kami di PSI, tidak boleh berjalan sendiri,” ujar Yogo, sebagaimana dikutip dari Bisnis.com.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa PSI tetap berkomitmen untuk mendukung Gibran sambil meminta para kadernya untuk mengikuti arahan dari pimpinan. Namun, tantangan pemakzulan dan perdebatan mengenai persyaratan pendidikan Gibran masih menjadi isu hangat usai putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Antonius Yogo menegaskan bahwa PSI akan terus mengawal Gibran meskipun ada berbagai tuntutan yang muncul. Ia menekankan bahwa partainya mendukung pasangan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk melanjutkan pemerintahan hingga akhir masa jabatan sesuai dengan ketentuan konstitusi.
Yogo mengungkapkan bahwa pasangan tersebut terpilih melalui Pemilihan Presiden 2024 dengan dukungan masyarakat luas, sehingga mandat pemilu harus dihormati. “Biar Pak Prabowo dan Mas Gibran bekerja sepaket, sesuai amanah konstitusi sampai akhir jabatan,” katanya.
Selain itu, Yogo juga menyatakan bahwa PSI akan terus memantau situasi politik nasional. Ia menekankan bahwa partainya tidak akan menutup mata terhadap perkembangan terbaru, tetapi meminta semua kader untuk fokus pada konsolidasi organisasi dan menyempurnakan struktur kepengurusan hingga tingkat bawah.
Ketika ditanya mengenai sikap partai-partai koalisi lainnya terhadap polemik yang dihadapi Gibran, Yogo menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada masing-masing partai. Ia menekankan bahwa posisi PSI adalah untuk mendukung dan mengawal wakil presiden.
Arah dari Presiden Jokowi kepada kader PSI menjadi sorotan penting dalam perkembangan polemik Gibran. Yogo menjelaskan bahwa Jokowi meminta seluruh kader untuk bersabar, menghormati proses yang sedang berjalan, dan patuh pada instruksi partai.
Lebih lanjut, ia mengingatkan kader untuk tetap fokus pada pengembangan PSI dengan memperkuat struktur organisasi. Sikap ini menunjukkan bahwa PSI ingin mempertahankan dukungan politik terhadap Gibran tanpa mengabaikan konsolidasi internal partai.
Yogo juga merespons anggapan bahwa kelompok yang dikenal sebagai “Geng Solo” akan bersikap defensif menghadapi desakan pemakzulan. Ia menilai anggapan tersebut salah dan menegaskan bahwa juru bicara PSI aktif dalam menanggapi berbagai narasi mengenai Gibran.
“Saya pikir tidak ya, juru bicara kami cukup ofensif dalam menyampaikan kebenaran, soal ijazah dengan terang benderang. Kita terus menyuarakan apa yang sebenarnya terjadi,” tuturnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa polemik ini berpotensi mengganggu kinerja Gibran. Penilaian mengenai motif dari pihak-pihak yang menyerukan desakan ini merupakan pandangan pribadi Yogo dan bukan kesimpulan yang telah dibuktikan secara independen.
Polemik pemakzulan Gibran berkaitan dengan gugatan mengenai pemenuhan syarat pendidikan ketika ia mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Pada 6 Oktober 2026, MK membacakan putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan menyatakan bahwa permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena masalah kedudukan hukum.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang bisa digunakan sebagai dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA atau sederajat, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu.
Mahkamah juga menjelaskan bahwa Gibran telah dilantik sebagai wakil presiden pada 20 Oktober 2024. Oleh karena itu, ia tidak lagi berstatus sebagai calon wakil presiden dalam tahapan Pilpres 2024, sehingga isu ini tidak dapat digunakan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi posisinya sebagai wakil presiden melalui mekanisme sengketa hasil pemilu.
Putusan tersebut tidak bisa disederhanakan sebagai keputusan yang menyatakan bahwa semua persoalan syarat pendidikan Gibran sudah terbukti atau sebaliknya. MK menyimpulkan bahwa permohonan tidak dapat diterima karena permasalahan kedudukan hukum pemohon, sembari menyampaikan pertimbangan mengenai bukti pendidikan yang diperiksa dalam persidangan.
Komentar