Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI sedang melakukan evaluasi menyeluruh menjelang Sidang Tahunan MPR RI 2026 serta Sidang Bersama DPR RI-DPD RI. Salah satu fokus utama adalah menjaga kekhidmatan acara, agar insiden berjoget anggota dewan yang terjadi tahun lalu tidak terulang.
Kepala Biro Protokol, Humas, dan Media dari Sekretariat Jenderal DPD RI, Mahyu Darma, menyatakan bahwa persiapan kali ini akan diarahkan untuk menciptakan suasana kenegaraan yang elegan namun tetap sederhana. “Iya, kalau dekorasi memang kita, karena kondisi Indonesia ini juga kita tidak seperti dulu-dulu, dan memang ini, pada saat ini, kan kita menginginkan bagaimana dekorasi ini tetap bagus tapi sederhana, hanya, menjadikan ini acara kenegaraan yang paling terbaiklah kami berharap,” ujarnya saat ditemui di kompleks parlemen.
Mahyu menambahkan bahwa panitia sudah mengambil berbagai langkah korektif berdasarkan pelaksanaan sidang tahun sebelumnya. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh rangkaian acara berlangsung sesuai dengan karakter agenda kenegaraan. “Insya Allah, pak, kami juga terus, selalu koreksi, dan korektif. Mudah-mudahan hasilnya yang terbaik kepada masyarakat,” tuturnya.
Salah satu elemen yang mendapat perhatian adalah penggunaan musik selama acara. Mahyu menegaskan bahwa lagu-lagu nasional dan daerah akan tetap ditampilkan sebagai representasi dari keberagaman budaya Indonesia. Namun, pengaturan musik akan lebih selektif, terutama dalam hal waktu dan penempatannya.
“Yahh, lagu nasional ada, lagu nasional, daerah juga ada, karena, kita kan perpaduan, dan Indonesia ini kan beragam, dan memiliki daerah. Tidak ada satupun, tidak dari daerah, saya rasa begitu. Maka tetap kita akomodir, hanya mungkin ritme dan tunenya yang, kita ini-in. Terus posisinya itu di mana? Tidak di saat acara-acara resmi,” jelas Mahyu. Musik akan lebih banyak digunakan di luar agenda inti, seperti saat menyambut tamu undangan maupun ketika presiden meninggalkan lokasi.
“Maka kita pilih lagu-lagu itu dimainkan di luar daripada rundown-nya. Nah, jadi pada saat, kita masukan para peserta, tamu, undangan, kepulangan bapak presiden. Tidak di dalam satu tubuh rundown tersebut,” tambahnya.
Pengaturan tersebut juga merupakan respons terhadap polemik yang terjadi pada Sidang Tahunan MPR 2025. Pada saat itu, sejumlah anggota DPR menarik perhatian publik setelah mereka berjoget ketika musik daerah, seperti lagu “Gemu Fa Mi Re,” dimainkan setelah agenda utama selesai.
Beberapa anggota DPR, seperti Eko Hendro Purnomo dan Surya Utama, ikut menjadi sorotan. Peristiwa ini menuai kritik karena dinilai tidak mencerminkan suasana acara kenegaraan yang seharusnya. Oleh karena itu, penataan acara kali ini diharapkan dapat menghindari insiden serupa dan menampilkan suasana yang lebih khidmat dan resmi.
Dengan langkah-langkah evaluasi yang diambil, diharapkan Sidang Tahunan MPR RI 2026 dapat menjadi momen yang lebih berkualitas dan sesuai dengan harapan masyarakat. Penekanan akan dilakukan pada pentingnya menjaga martabat acara kenegaraan agar dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam konteks bernegara.
Komentar