Rahmat Sorialam Harahap, seorang tokoh pendiri Partai Gerindra, mengajukan permohonan kepada Bareskrim Polri untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap semua petunjuk yang terkait dengan kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto. Ia menekankan pentingnya mengungkap kebenaran dalam masalah ini.
Dalam pernyataannya, Rahmat menyoroti bahwa investigasi harus melibatkan keterangan dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya jika ada informasi yang relevan dengan kasus tersebut. Ia mengingatkan bahwa wewenang untuk memanggil seseorang untuk dimintai keterangan ada pada penyidik, berdasarkan kebutuhan dan bukti yang ditemukan di lapangan.
“Apabila penyidik menilai bahwa Pak Teddy memiliki informasi yang mungkin dapat membantu menjelaskan situasi ini, sebaiknya keterangan beliau diminta. Prinsip tersebut juga berlaku untuk siapa pun,” tegas Rahmat pada wawancara yang dilakukan Kamis (5/11/2026).
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa setiap informasi yang berhubungan dengan kasus ini harus ditangani dengan objektivitas yang tinggi. Namun, di samping itu, proses penyelidikan dan penyidikan harus tetap menghormati asas praduga tak bersalah, termasuk bagi individu yang namanya muncul dalam berbagai isu.
“Setiap informasi yang relevan perlu dievaluasi, baik yang menunjukkan dugaan keterlibatan langsung maupun tidak. Pada saat yang bersamaan, asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi,” ujarnya.
Selain meminta penyidik untuk mendalami informasi mengenai individu yang mungkin memiliki keterangan penting, Rahmat juga menggarisbawahi kemungkinan adanya pihak lain yang menerima hasil penyadapan tersebut. Ia berpendapat bahwa investigasi harus mencakup penelusuran apakah data atau informasi yang diperoleh dari penyadapan telah diteruskan kepada pihak tertentu.
Rahmat berpendapat bahwa penelusuran ini krusial untuk memahami alur distribusi informasi dan sekaligus memperjelas peran masing-masing pihak yang terlibat. Ia menegaskan bahwa sepenuhnya merupakan hak penyidik untuk menentukan siapa yang perlu dimintai keterangan dan dalam kapasitas apa. Keputusan tersebut harus berdasarkan bukti yang ada dan petunjuk yang dapat diuji, alih-alih hanya berdasarkan rumor atau spekulasi.
Ia juga mengingatkan agar proses pengusutan kasus ini dilakukan secara adil dan tidak memilih-milih. Menurutnya, transparansi dalam proses hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap aparatur pemerintahan dan orang-orang yang berada di sekitar Presiden.
Dalam perkembangan terbaru terkait kasus ini, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka dalam dugaan penyadapan ilegal. Mereka yang menjadi tersangka adalah mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Penetapan tersangka ini menjadi sorotan publik dan memicu berbagai reaksi dari masyarakat.
Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga integritas dan kepercayaan dalam institusi penegak hukum. Rahmat Sorialam Harahap berharap agar semua proses penyelidikan dapat berjalan dengan transparan dan akuntabel, sehingga semua pihak yang terlibat dapat mempertanggungjawabkan tindakan mereka. Rakyat menantikan kejelasan dan keadilan dari kasus yang telah menarik perhatian luas ini.
Komentar