Status penyetaraan pendidikan tingkat SMA yang dimiliki oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kini telah resmi dicabut. Tindakan ini diambil oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) setelah surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada tahun 2019 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pencabutan surat ini merupakan langkah lanjutan yang diambil berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam hal ini, Kemendikdasmen juga telah memberikan pemberitahuan resmi kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta pada hari Kamis, 12 November 2026.
Dalam sidang gugatan yang diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana di PTUN Jakarta, kuasa hukum dari Kemendikdasmen selaku pihak tergugat menjelaskan bahwa objek sengketa yang berbentuk surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran sudah dicabut.
Kemendikdasmen menegaskan bahwa langkah pencabutan ini adalah pelaksanaan dari putusan kasasi MA dengan nomor 742 K/TUN/2026 yang ditetapkan pada 3 Oktober 2026.
Putusan ini secara resmi membatalkan keputusan pengadilan yang lebih rendah dan mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh Subhan terkait dengan surat penyetaraan pendidikan Gibran.
Dengan adanya pencabutan objek sengketa, Kemendikdasmen meminta majelis hakim untuk menghentikan proses pemeriksaan perkara yang diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana.
Pihak kementerian juga telah menyerahkan surat pemberitahuan pencabutan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah sah secara hukum.
Gugatan yang diajukan oleh PT Mercy Toga Kirana terdaftar dengan nomor perkara 255/G/2026/PTUN.JKT, di mana pihak tergugat adalah Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen.
Pokok dari gugatan ini adalah untuk mempertanyakan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Belum lama ini, Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Subhan dalam perkara dengan nomor 742 K/TUN/2026.
Putusan ini membatalkan keputusan pengadilan tingkat pertama serta banding, dan mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat.
Dalam amar putusannya, MA menyatakan bahwa Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah pada 6 Agustus 2019 adalah tidak sah dan batal demi hukum.
Mahkamah Agung juga memerintahkan agar surat keterangan tersebut ditarik kembali dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
Pencabutan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran ini menjadi perhatian luas, mengingat posisi dan jabatan publik yang diemban oleh Gibran. Hal ini juga mencerminkan pentingnya kepatuhan pada regulasi dan putusan hukum yang berlaku di negara ini.
Keputusan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi semua pihak bahwa keadilan dan kepatuhan pada hukum harus selalu diutamakan, tanpa terkecuali, terlepas dari status sosial atau jabatan seseorang.
Dengan demikian, semua pihak diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam mengurus dokumen pendidikan dan memahami konsekuensi hukum yang mungkin timbul akibat ketidakakuratan atau keabsahan dokumen tersebut.
Komentar