Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengumumkan akan melakukan pencopotan terhadap sejumlah pejabat di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (SDA) setelah menemukan adanya ketidaksesuaian antara laporan mengenai penanganan kekeringan dengan kondisi yang terpantau di lapangan.
Keputusan ini diambil setelah Dody melakukan inspeksi mendadak di beberapa daerah di Jawa Barat pada Sabtu, 26 September 2026. Inspeksi tersebut mencakup kawasan di Desa Karangharja, Kabupaten Bekasi; Desa Sukatani, Kabupaten Karawang; dan Desa Kedongdong, Kabupaten Cirebon.
Dody menjelaskan bahwa ia akan mencopot Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan (BOP) SDA, kepala balai, kepala satuan kerja (Kasatker), dan pejabat pembuat komitmen (PPK) yang terlibat. “Pasti direktur Unit Pengelola Irigasi (BOP) saya copot. Enggak mungkin enggak. Kepala Balai juga saya copot. Kasatker dan PPK saya copot. Udah pasti itu,” tegas Dody setelah meninjau lokasi yang terkena dampak kekeringan.
Tindakan ini muncul setelah Dody membandingkan laporan yang masuk kepada Kementerian PU dengan situasi di lapangan. Dalam laporan internal yang diterima, dashboard pemantauan kondisi irigasi nasional menunjukkan bahwa semua dalam keadaan aman. Selain itu, pihak Ditjen SDA juga menginformasikan bahwa mereka telah berhasil mengalirkan air tambahan ke sekitar 73.000 hektare sawah yang sebelumnya terancam mengalami puso.
Namun, saat Dody turun ke lapangan, ia menemukan bahwa beberapa lahan pertanian masih mengalami kekeringan. Ia mencatat ada sekitar 1.000 hektare sawah yang kering di salah satu lokasi dan sekitar 400 hektare di lokasi yang lain. Dody menilai situasi ini mengindikasikan adanya masalah dalam pelaporan dan pengawasan penanganan irigasi. Ia juga mengkritik tim teknis yang dinilai terlalu bergantung pada laporan dari daerah tanpa memverifikasi keadaan yang sebenarnya di lapangan.
Dody menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) pencopotan para pejabat tersebut akan ditandatangani pada Senin, 28 September 2026. Targetnya, keputusan ini sudah mulai berlaku paling lambat pada Selasa, 29 September 2026, atau Rabu, 30 September 2026. Pejabat yang terkena dampak pergantian meliputi pengelola operasi dan pemeliharaan irigasi, kepala balai wilayah sungai, Kasatker, serta PPK yang terkait dengan masalah ini.
Pencopotan ini dilakukan bersamaan dengan upaya mempercepat penanganan kekeringan di berbagai daerah pertanian. Kementerian PU juga mencatat bahwa mereka telah menangani kekeringan di 3.288 lokasi secara nasional hingga 24 September 2026. Dari total tersebut, 358 lokasi berada di kawasan persawahan, dan penanganan di sektor pertanian mencakup sekitar 141.440 hektare sawah. Di antara lokasi tersebut, 272 lokasi persawahan sudah berhasil ditangani sementara 86 lokasi masih dalam proses.
Upaya penanganan yang dilaksanakan mencakup pemompaan air dari sungai menuju sawah, normalisasi saluran irigasi, pembuatan saluran darurat, pengaturan distribusi air, hingga pemasangan pipa. Dody menilai bahwa banyak persoalan kekeringan yang ditemui sebenarnya dapat diselesaikan dengan langkah-langkah teknis yang relatif sederhana.
Dalam menghadapi masalah ini, solusi seperti penggunaan pompa air menjadi salah satu alternatif yang dianggap dapat membantu mengatasi kekeringan. Dengan langkah-langkah yang tepat dan evaluasi menyeluruh terhadap situasi lapangan, diharapkan masalah kekeringan dapat ditangani lebih efektif, sehingga kebutuhan pertanian dapat terpenuhi dengan baik.
Komentar