Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terlibat dalam perdebatan tajam menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Ketegangan ini muncul ketika kader PDIP, Komarudin Watubun, mengusulkan agar Gibran mengundurkan diri. Sementara itu, PSI menganggap pernyataan tersebut sebagai sebuah penafsiran yang tidak tepat terhadap keputusan MK.
Menanggapi komentar Komarudin, Sekretaris DPW PSI Jawa Timur, Abdul Ghoni, mempertanyakan dasar pemikiran yang digunakan dalam menafsirkan putusan tersebut.
“Menarasikan sendiri dan menafsirkan sendiri,” ungkap Ghoni ketika dihubungi oleh detikJatim.
Ghoni pun menegaskan bahwa Gibran tidak perlu mundur dari jabatannya. Menurutnya, Gibran telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sarjana di luar negeri dan berhasil terpilih sebagai wakil presiden dalam Pemilu 2024.
“Tidak ada yang tidak taat hukum. Mas Gibran sudah menempuh pendidikan di luar negeri,” tegasnya.
Sebelum perdebatan ini semakin memanas, Komarudin Watubun, yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDIP serta anggota Komisi II DPR RI, menyatakan pandangannya yang berbeda terhadap temuan MK tentang syarat pendidikan Gibran.
Komarudin berargumen bahwa Gibran sebaiknya mundur jika dia ingin menunjukkan ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Ia merujuk pada pertimbangan MK yang tidak menemukan dokumen-dokumen seperti ijazah, sertifikat, atau diploma yang dapat membuktikan penyelesaian pendidikan luar negeri setara SMA atau yang sederajat.
“Kalau Pak Gibran merasa, dia kan selalu bicara tentang taat kepada hukum, ketaatan dia kepada hukum yang bagus, MK sudah buka semua, ya mengundurkan diri itu lebih baik,” ujar Komarudin di kompleks parlemen.
Ia juga menekankan pentingnya kejujuran bagi seorang pemimpin. Menurutnya, meskipun seorang pemimpin mungkin melakukan kesalahan, ia tidak seharusnya berbohong.
“Jadi kalau itu merasa bagian dari kebohongan, ya mengundurkan diri kan lebih baik,” tambahnya.
Perbedaan antara kedua partai tampak jelas dalam sikap mereka terhadap dampak keputusan MK terhadap kedudukan Gibran sebagai wakil presiden. PDIP, melalui pernyataan Komarudin, menyoroti aspek moral dan ketaatan hukum. Sementara itu, PSI berpendapat bahwa temuan tersebut tidak serta merta menjadi alasan bagi Gibran untuk mengundurkan diri.
Dalam putusan perkara bernomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan bahwa permohonan dari para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan sengketa hasil pemilihan presiden.
MK juga menegaskan bahwa tidak ada dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat, namun putusan tersebut tidak mendiskualifikasi Gibran dari posisinya sebagai wakil presiden.
Polemik antara PDIP dan PSI ini mencerminkan adanya perbedaan pandangan politik dalam menanggapi keputusan MK. Ketidakselarasan ini menunjukkan betapa pentingnya interpretasi hukum dalam konteks politik di Indonesia. Saat perdebatan ini berlanjut, semakin jelas bahwa kedua partai memiliki cara masing-masing dalam memahami dan mengkomunikasikan keputusan yang berdampak pada posisi Gibran sebagai wakil presiden.
Ketika situasi ini berkembang, masyarakat pun dihadapkan pada pertanyaan tentang integritas dan ketaatan hukum seorang pemimpin serta bagaimana hal tersebut seharusnya diinterpretasikan dalam konteks politik yang dinamis.
Komentar