Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menginstruksikan percepatan penanganan banjir susulan yang melanda Kota Subulussalam, Provinsi Aceh.
Kementerian PU mengerahkan dukungan sumber daya, peralatan, dan personel untuk mempercepat pemulihan infrastruktur terdampak, sekaligus melindungi permukiman warga dan memulihkan aksesibilitas masyarakat.
Penanganan difokuskan pada pemulihan kondisi sungai, pembersihan material debris dan sedimen, perbaikan tanggul, serta penyediaan infrastruktur darurat di sejumlah titik terdampak.
Menteri Dody menegaskan bahwa seluruh upaya penanganan harus dilaksanakan secara cepat, terkoordinasi, dan melibatkan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan.
Menurutnya, keselamatan masyarakat dan pemulihan fungsi infrastruktur menjadi prioritas utama selama masa tanggap darurat.
“Penanganan harus dilakukan secara cepat dan terkoordinasi dengan pemerintah daerah serta seluruh pihak terkait. Prioritas kita adalah melindungi masyarakat, memulihkan akses, dan memastikan infrastruktur yang terdampak dapat segera difungsikan kembali,” ujar Menteri Dody.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian utama adalah Kawasan Gelombang, Kecamatan Sultan Daulat. Banjir di Sungai Lae Soraya dipengaruhi oleh pendangkalan alur sungai dan kerusakan tanggul yang mengubah pola aliran air.
Akibatnya, arus sungai menggerus sisi kiri dan kanan sungai yang berbatasan langsung dengan kawasan permukiman penduduk.
Sebagai langkah penanganan, Kementerian PU mengusulkan pembangunan tanggul menggunakan konstruksi batu boulder untuk memperkuat perlindungan kawasan permukiman.
Pekerjaan tersebut akan dilanjutkan dengan normalisasi sungai setelah debit air surut. Selain itu, penanganan juga mencakup pembersihan material debris serta pembangunan sumur bor dalam untuk mendukung pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.
Percepatan pemulihan juga dilakukan di Kecamatan Rundeng melalui pembersihan material debris dan pembersihan ruas jalan di Desa Oboh agar akses masyarakat dapat kembali berfungsi.
Sementara itu, di Kecamatan Longkib, penanganan diarahkan pada pembersihan material banjir dan pembangunan jembatan sementara guna memulihkan konektivitas antarwilayah.
Dalam pelaksanaannya, Kementerian PU menggandeng sejumlah badan usaha konstruksi. Waskita Karya akan mendukung pekerjaan pembersihan lumpur dan sedimen.
Sementara itu, Hutama Karya akan menangani pembangunan tanggul, sumur bor dalam, pembersihan jalan di Desa Oboh, serta pembangunan jembatan sementara.
Untuk mendukung percepatan pekerjaan, mulai 15 November 2026 direncanakan pengerahan tiga unit excavator dan delapan unit dump truck ke Kawasan Gelombang.
Mobilisasi peralatan ini ditujukan untuk mendukung penanganan sungai, pengangkutan material banjir, serta pekerjaan infrastruktur darurat di lokasi terdampak.
Sebelumnya, Kementerian PU bersama Wali Kota Subulussalam, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dan Dinas Pekerjaan Umum setempat telah melakukan koordinasi langsung di lapangan.
Koordinasi tersebut menghasilkan kesepakatan mengenai bentuk dan lokasi penanganan, termasuk penentuan lokasi pembuangan material hasil galian normalisasi sungai.
Pemerintah Kota Subulussalam juga telah menyiapkan lahan untuk menampung material tersebut guna mendukung kelancaran pekerjaan.
Masa tanggap darurat bencana banjir di Kota Subulussalam saat ini berlaku hingga 19 November 2026 dan direncanakan dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi serta kebutuhan penanganan di lapangan.
Menteri Dody menegaskan bahwa Kementerian PU akan terus mengoptimalkan koordinasi dan dukungan teknis bersama pemerintah daerah serta seluruh pihak terkait agar penanganan berjalan efektif dan tepat sasaran.



Komentar