Berita Nasional
Beranda / Berita Nasional / Herman Khaeron Bongkar Kejanggalan Kebijakan Menara Telekomunikasi di Badung

Herman Khaeron Bongkar Kejanggalan Kebijakan Menara Telekomunikasi di Badung

Wakil Ketua BAKN DPR RI, Herman Khaeron. Foto: dpr.go.id

Dugaan praktik monopoli dalam kebijakan perizinan menara telekomunikasi di Kabupaten Badung, Bali, menjadi sorotan. Kebijakan yang disebut berdampak pada pembongkaran menara milik Telkomsel dan kewajiban menggunakan menara milik mitra pemerintah daerah itu dinilai berpotensi menciptakan persaingan usaha tidak sehat.

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menelusuri persoalan tersebut dan mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat.

Herman menilai, kebijakan pemerintah daerah yang membatasi operasional menara milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sementara penyedia layanan diwajibkan menyewa menara dari mitra tertentu dengan tarif lebih tinggi, berpotensi merugikan perusahaan negara sekaligus menciptakan persaingan yang tidak seimbang.

“Ya kalau ini memang didasarkan kepada kebijakan pemerintah daerah yang monopolistik terhadap pihak tertentu, kita akan nanti dorong KPPU untuk mengambil tindakan,” kata Herman seusai mengikuti kunjungan kerja penelaahan tata kelola PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk di Telkom Landmark Tower, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut politikus Partai Demokrat tersebut, pembongkaran menara yang sebelumnya telah dibangun Telkomsel perlu mendapat perhatian. Terlebih, perusahaan kemudian diarahkan untuk menyewa infrastruktur milik mitra pemerintah daerah dengan biaya yang disebut lebih mahal.

Penggugat Batas Usia Capres-Cawapres 19 Tahun: Kenali Deri Sulthanul Qulub dan Latar Belakangnya

“Masa tower yang sudah dibangun oleh Telkomsel minta untuk dimusnahkan dan kemudian harus sewa kepada mitranya pemerintah daerah dengan sewa yang lebih mahal? Kan gak fair,” ujarnya.

Herman menegaskan, persoalan tersebut perlu dilihat dari sisi keadilan dalam persaingan usaha maupun efektivitas pengelolaan aset BUMN. Infrastruktur telekomunikasi yang telah dibangun semestinya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung layanan kepada masyarakat, sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Selain menyoroti persoalan menara telekomunikasi, Herman juga memberikan tanggapan mengenai penyajian kembali (restatement) laporan keuangan Telkom. Hal ini berkaitan dengan perubahan estimasi masa depresiasi aset jaringan menjadi lima tahun.

Menurut Herman, persoalan tersebut secara substansi telah diselesaikan oleh manajemen Telkom saat ini. Tahapan berikutnya tinggal dikoordinasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menuntaskan proses administrasi.

Dengan demikian, perhatian terhadap tata kelola Telkom tidak hanya menyangkut transparansi laporan keuangan, tetapi juga memastikan pengelolaan aset dan kebijakan bisnis perusahaan berjalan secara akuntabel serta tidak dirugikan oleh kebijakan yang berpotensi mengganggu persaingan usaha.

Batas Usia Capres-Cawapres Digugat Lagi, Pemohon Minta Usia Minimal 19 Tahun

 

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Bagikan