Kementerian Transmigrasi tengah berupaya memperbaiki pengelolaan aset negara yang bernilai mencapai Rp2,679 triliun. Usaha ini merupakan bagian dari konsolidasi kelembagaan setelah kementerian ini kembali berdiri sebagai entitas independen. Fokus utama dari penataan ini adalah untuk memastikan bahwa setiap aset memiliki status hukum dan administrasi yang jelas serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara optimal.
Proses penataan aset mencakup beragam elemen, mulai dari tanah, bangunan, jalan, jembatan, irigasi, hingga Hak Pengelolaan (HPL) yang berkaitan dengan transmigrasi. Dengan langkah ini, diharapkan seluruh aset dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi masyarakat.
Menteri Transmigrasi, M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, menekankan bahwa penertiban aset bukan sekadar tentang pencatatan angka dalam laporan keuangan. Ia menjelaskan bahwa yang lebih penting adalah memastikan bahwa fasilitas-fasilitas negara dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. “Yang kita tertibkan bukan sekadar angka di neraca. Di dalamnya ada jalan, irigasi, fasilitas umum, dan lahan yang harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ungkap Iftitah saat rapat kerja dengan Komisi V DPR RI.
Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Transmigrasi per 31 Desember 2025, total aset terdiri dari aset lancar sebesar Rp840,08 miliar, aset tetap Rp925,62 miliar, dan aset lainnya Rp913,32 miliar. Menariknya, sekitar 79 persen dari aset tetap tersebut berupa jalan, irigasi, dan infrastruktur lainnya yang ada di kawasan transmigrasi. Sebagian dari infrastruktur ini masih dalam tahap hibah kepada pemerintah daerah, sehingga perlu diselesaikan untuk memastikan pengelolaan dan pemeliharaan yang baik.
Aset lainnya juga termasuk HPL transmigrasi yang sudah memiliki sertifikat berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian yang telah dilakukan. Hal ini menunjukkan adanya upaya yang serius dalam pengelolaan aset-aset yang dimiliki kementerian.
Kementerian Transmigrasi menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan melakukan inventarisasi lebih lanjut terhadap aset tetap. Selain itu, kementerian juga akan menyusun peta jalan untuk menyelesaikan proses inventarisasi dan penilaian seluruh HPL transmigrasi. “Ukuran keberhasilannya bukan hanya aset itu tercatat dengan tertib. Ukurannya adalah apakah jalan bisa digunakan, irigasi meningkatkan produktivitas, fasilitas umum terpelihara, dan masyarakat memperoleh manfaat,” tegas Iftitah. Pernyataan ini menunjukkan bahwa fokus utama adalah pada dampak nyata dari keberadaan aset tersebut dalam kehidupan masyarakat.
Pada tahun 2025, kementerian ini juga menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya. Pencapaian ini menjadi bukti komitmen kementerian dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara. Dengan adanya pengakuan ini, diharapkan kementerian semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya dalam pengelolaan aset demi kesejahteraan masyarakat.
Komentar