PDI Perjuangan dihadapkan pada situasi yang menarik ketika Sekretaris Jenderalnya, Hasto Kristiyanto, memberikan tanggapan terkait pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Gibran mengaku merasa berat karena harus menghadapi dilema ketika maju sebagai calon wakil presiden dalam Pilpres 2024, yang berpotensi menimbulkan ketegangan dengan partainya.
Hasto menegaskan bahwa Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, telah mengambil sikap yang sangat jelas dan tegas terhadap para kader yang tidak sejalan dengan ideologi dan arah perjuangan partai. Dalam hal ini, Hasto menegaskan bahwa kader yang tidak sinkron dengan dasar ideologi dan platform partai dipersilakan untuk mundur.
“Bagi yang tidak sesuai dengan ideologi dan platform Partai serta tidak mau berjuang bagi pembebasan rakyat marhaen, dipersilakan keluar atau mengundurkan diri dari Partai,” ungkap Hasto melalui pernyataan tertulis, pada Sabtu (14/11/2026).
Lebih lanjut, Hasto mengingatkan bahwa PDI-P telah memberikan sanksi pemecatan kepada sejumlah anggota, termasuk Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, serta Wali Kota Medan, Bobby Nasution. Menurutnya, keputusan tersebut diambil berdasarkan penilaian partai mengenai pelanggaran disiplin dan ideologi yang dilakukan oleh para kader tersebut.
“Ketidaktaatan terhadap ideologi partai, komitmen terhadap rakyat banyak, kemudian membangun supremasi hukum, demokrasi dengan jalan kerakyatan, bukan dengan jalan keluarga, apalagi dengan intervensi kekuasaan,” jelas Hasto, menekankan pentingnya keteguhan pada prinsip-prinsip dasar partai.
Dalam penjelasannya, Hasto menyatakan bahwa PDI-P adalah partai yang beroperasi berdasarkan ideologi yang jelas, komitmen untuk membebaskan rakyat Marhaen, serta penegakan disiplin di kalangan kader. Ia berpendapat bahwa dinamika politik yang terjadi saat ini menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih mengutamakan pragmatisme dan ambisi kekuasaan dapat mengakibatkan berbagai guncangan yang tidak terduga.
“Sehingga mudah menerima goncangan-goncangan politik,” tuturnya, mengindikasikan bahwa ketidakstabilan dalam politik sering kali disebabkan oleh ketidakcocokan antara tindakan dan ideologi yang diusung oleh suatu partai.
Pernyataan Hasto ini muncul setelah Gibran mengungkapkan pergulatan batinnya ketika mendapat tawaran dari Prabowo Subianto untuk menjadi calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Ini menunjukkan adanya ketegangan yang cukup signifikan antara ambisi pribadi dan loyalitas terhadap partai.
Gibran, dalam konteks ini, menggambarkan situasi yang tak jarang terjadi dalam dunia politik di mana para kader harus memilih antara kepentingan pribadi dan kolektif. Di satu sisi, ambisi untuk maju dalam kursi kepemimpinan dapat menimbulkan pertanyaan mengenai kesetiaan terhadap partai. Di sisi lain, ada tanggung jawab moral untuk tetap berpegang pada ideologi dan nilai-nilai yang diusung oleh partai asal.
Ketegangan ini bukan hanya mencerminkan dilema pribadi Gibran, tetapi juga mencerminkan kondisi yang lebih luas dalam politik Indonesia, di mana pergeseran ideologi dan ambisi pribadi sering kali beririsan. PDI-P, dengan tegas menunjukkan bahwa mereka tidak akan berkompromi dengan prinsip-prinsip dasar mereka, tetap berpegang pada ideologi yang telah menjadi fondasi partai selama ini.
Dengan demikian, Hasto mengingatkan kepada semua kader PDI-P bahwa ideologi dan disiplin harus senantiasa dijaga dan diutamakan dalam setiap langkah politik yang diambil. Hal ini penting untuk memastikan bahwa partai tetap konsisten dalam menjalankan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta menjaga integritas di hadapan rakyat.
Komentar