Politisi PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, memberikan tanggapan terhadap langkah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yang memperlihatkan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam sebuah acara konsolidasi partai. Guntur menilai bahwa dokumen yang seharusnya diperlihatkan kepada publik adalah ijazah, bukan KTA PSI.
Pernyataan Guntur ini disampaikan pada Minggu (27/9/2026) saat mengomentari aksi Jokowi yang dinilai tidak selaras dengan permintaan masyarakat untuk menunjukkan ijazahnya. “Diminta menunjukkan ijazah agar tidak makin gaduh, kok, malah menunjukkan KTA,” ungkap Guntur.
Menurutnya, permintaan untuk menunjukkan ijazah Jokowi sangat relevan mengingat adanya polemik yang berkaitan dengan dokumen pendidikan presiden yang telah berlangsung selama beberapa tahun. Isu ini sering kali memicu perdebatan di kalangan masyarakat.
Guntur juga menyentuh isu lain yang berkaitan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia berpendapat bahwa baik Jokowi maupun Gibran seharusnya menunjukkan dokumen pendidikan mereka untuk meredakan polemik yang ada.
“Baik Jokowi diminta menunjukkan ijazah S1 UGM-nya dan Gibran nunjukin ijazah SMA-nya,” kata Guntur, mendesak kedua tokoh untuk memberikan klarifikasi yang bisa menjernihkan situasi. Ia berharap permasalahan ijazah ini dapat diselesaikan dengan penjelasan dan bukti yang jelas, mengingat isu ini telah berkembang cukup lama dan bahkan melibatkan aspek hukum.
Pernyataan Guntur mencerminkan sikap kritis terhadap polemik ijazah yang melibatkan kedua tokoh tersebut, yang dinilai masih belum mendapatkan penyelesaian yang memuaskan di mata publik.
Di sisi lain, Jokowi sebelumnya telah menghadiri Rakorda konsolidasi PSI di Hotel Grand Pasundan, Bandung, pada Sabtu (26/9/2026). Dalam kesempatan tersebut, Presiden menunjukkan KTA PSI miliknya secara langsung di hadapan kader partai. Aksi ini dilakukan Jokowi untuk menjawab keraguan pihak-pihak yang mempertanyakan status keanggotaannya di PSI.
Jokowi menjelaskan bahwa dirinya telah menjadi anggota PSI sejak 14 Oktober 2025, dan KTA tersebut memuat nomor keanggotaan S337220257777777. “Banyak yang enggak percaya, sekarang saya buka saja kartu anggota saya ini,” ucap Jokowi di hadapan para kader.
Presiden kemudian membacakan nomor keanggotaan yang tertera pada kartu dan menegaskan bahwa dirinya merupakan bagian dari keluarga besar PSI. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menguatkan posisinya di dalam partai yang ia dukung.
Jokowi menegaskan bahwa keanggotaannya di PSI telah terdaftar sejak 14 Oktober 2025, sebuah pernyataan yang disampaikannya untuk menjelaskan posisi politiknya setelah penyelesaian masa jabatannya sebagai presiden pada tahun 2024. Meskipun demikian, Guntur tetap menyoroti bahwa isu mengenai ijazah masih menjadi perdebatan yang hangat di kalangan masyarakat.
Dengan berbagai pandangan dan kritik yang muncul, penting bagi para pemimpin untuk memberikan transparansi terkait pendidikan dan keanggotaan mereka dalam partai politik. Hal ini menjadi kunci dalam menghadapi skeptisisme dan membangun kepercayaan publik terhadap integritas pemimpin.
Komentar