Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan perombakan jabatan di lingkungan pemerintahan pada Kamis, 15 Oktober 2026. Sejumlah pejabat baru diangkat untuk mengisi posisi strategis di berbagai kementerian, TNI, dan lembaga negara. Meskipun demikian, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni tetap bertahan dalam Kabinet Merah Putih, meski penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih menjadi sorotan masyarakat.
Pergantian pejabat tersebut terjadi di tengah situasi di mana pemerintah masih berjuang menghadapi kebakaran di sejumlah daerah di Indonesia. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kriteria evaluasi kabinet, terutama terhadap kementerian yang memiliki tanggung jawab dalam perlindungan hutan dan pengendalian kebakaran.
Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 12 Oktober 2026 menunjukkan bahwa luas kebakaran hutan dan lahan telah mencapai 129.899,59 hektare di enam provinsi prioritas. Dari total tersebut, sebanyak 129.260,36 hektare berhasil dipadamkan, sementara 639,23 hektare masih dalam proses penanganan.
Provinsi yang menjadi fokus adalah Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Riau. Di antara provinsi tersebut, Kalimantan Barat mencatatkan luas kebakaran yang signifikan, yakni 51.124,71 hektare. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan juga tidak kalah parah dengan 23.304,72 hektare dan 22.043,32 hektare, berturut-turut.
Di Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah, kebakaran juga dilaporkan dengan luas terdampak mencapai 513,89 hektare. Asap tebal dan jarak pandang yang rendah turut menghambat berbagai operasi udara di beberapa lokasi, memberikan gambaran jelas tentang tantangan yang dihadapi pemerintah dalam mengendalikan kebakaran, terutama di kawasan yang penting secara ekologis.
Sementara itu, data dari Kementerian Kehutanan melalui sistem SiPongi mencatat total karhutla nasional dari Januari hingga Juli 2026 mencapai 202.004,30 hektare, dengan peningkatan sekitar 69 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yang tercatat sebesar 119.213,26 hektare. Penting untuk dicatat bahwa angka SiPongi mencakup seluruh wilayah nasional, sedangkan data BNPB hanya merujuk pada enam provinsi tertentu, sehingga kedua angka tidak dapat dibandingkan secara langsung.
Melihat luas wilayah yang terbakar, pencegahan, pengawasan, penegakan hukum, dan pemulihan lahan menjadi aspek penting dalam evaluasi kebijakan pemerintah terkait karhutla.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) turut memberikan sorotan terhadap penanganan karhutla. Pada 7 Oktober 2026, organisasi tersebut mendesak pihak kepolisian untuk menyelidiki 372 perusahaan yang wilayah konsesinya terindikasi mengalami kebakaran di delapan provinsi antara 1 Januari dan 6 September 2026.
WALHI menekankan pentingnya penegakan hukum yang tidak hanya menyasar pelaku di lapangan, tetapi juga menginvestigasi pihak-pihak yang mengendalikan usaha serta mendapatkan keuntungan dari konsesi yang terbakar. Dalam kajian berjudul Siapa di Balik Api? yang dirilis pada 14 Oktober 2026, WALHI menekankan perlunya penelusuran tanggung jawab hingga pemilik modal dan perusahaan induk yang terhubung dengan konsesi yang terbakar.
Perlu dicatat bahwa hasil kajian dan desakan yang diajukan WALHI bukan merupakan putusan hukum yang membuktikan kesalahan seluruh perusahaan terkait. Namun, tuntutan ini memperkuat urgensi untuk melakukan pengawasan terhadap konsesi dan meningkatkan transparansi dalam penegakan hukum dalam penanganan karhutla.
Kritik yang disampaikan juga menyoroti bahwa pengendalian kebakaran tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman saat api muncul. Pemerintah perlu memastikan bahwa langkah pencegahan dilakukan, pengawasan kawasan diperkuat, dan setiap dugaan pelanggaran ditindaklanjuti berdasarkan bukti yang ada.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan tanggapan mengenai isu karhutla saat mengunjungi Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, pada 13 Oktober 2026. Dalam statemennya, ia menyatakan bahwa pemerintah memahami dampak asap yang dialami masyarakat selama berbulan-bulan.
“Kami dari pemerintah, pusat maupun daerah, mempunyai empati yang sangat dalam terhadap masyarakat yang memang tiga bulan terakhir ini terpapar oleh asap,” ungkap Raja Juli. Pernyataan ini menunjukkan pengakuan pemerintah akan dampak karhutla terhadap masyarakat. Namun, empati dan respons di lapangan harus diikuti dengan langkah konkret untuk mengurangi paparan asap, mencegah kebakaran berulang, serta memastikan penegakan hukum yang efektif.
Kementerian Kehutanan memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan dan perlindungan kawasan hutan, namun penanganan karhutla juga memerlukan koordinasi dengan BNPB, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan instansi terkait sesuai kewenangannya. Oleh karena itu, luas kebakaran tidak serta merta menjadi bukti bahwa semua masalah merupakan akibat kegagalan satu kementerian. Meskipun demikian, data kebakaran dan dampaknya tetap menjadi salah satu dasar yang penting untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan kehutanan.
Komentar