Jenderal TNI Maruli Simanjuntak baru saja menerima dua posisi penting setelah dilantik sebagai Wakil Panglima TNI dan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT) oleh Presiden Prabowo Subianto.
Pelantikan ini memberikan Maruli tanggung jawab di dua sektor yang berbeda. Sebagai Wakil Panglima TNI, ia akan berperan dalam mendukung Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dalam pengelolaan angkatan bersenjata. Di sisi lain, sebagai Kepala BNPPDT, ia ditugaskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan dan terpencil.
Maruli mengungkapkan bahwa perluasan tugas BNPPDT bertujuan untuk membuat pemerintah lebih fokus dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut. Hal ini disampaikan Maruli usai pelantikan di Istana Negara.
Maruli menjelaskan bahwa badan pengelola perbatasan sudah ada sebelumnya dan dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri secara sementara. Namun, pemerintah kemudian mengembangkan cakupan tugas badan ini dengan memasukkan pengelolaan daerah terpencil.
Menurutnya, perluasan mandat tersebut diputuskan setelah dilakukan diskusi dengan Presiden Prabowo. Pemerintah berkeinginan untuk mengoptimalkan organisasi yang telah ada agar tidak hanya berfokus pada pengelolaan perbatasan, tetapi juga dapat membantu memajukan perekonomian masyarakat di sana. “Ini jadi badannya nanti dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan, jadi sekarang jadi pengelola perbatasan dan daerah terpencil itu nanti tugas saya. Kalau Wakil Panglima ya jelas Wakil Panglima dalam membantu Panglima,” ungkap Maruli.
Rangkap jabatan ini pun menghubungkan dua fungsi yang berbeda, yakni membantu kepemimpinan TNI serta mengoordinasikan pembangunan masyarakat di perbatasan dan daerah terpencil.
Maruli juga menekankan bahwa pengelolaan BNPPDT bukanlah tanggung jawab TNI semata. Badan ini dianggap sebagai entitas yang berdiri sendiri dan akan menjalankan tugasnya dengan berkoordinasi bersama kementerian serta lembaga terkait.
Salah satu pendekatan yang akan diterapkan adalah menjembatani kebutuhan masyarakat dengan program-program kementerian yang terkait dengan pembangunan desa dan peningkatan kesejahteraan. Maruli berpendapat bahwa peningkatan ekonomi masyarakat tidak selalu harus melalui pengeluaran anggaran langsung oleh BNPPDT.
Koordinasi antarlembaga menjadi kunci untuk mengoptimalkan program-program yang sudah ada. Pendekatan ini menekankan pentingnya kolaborasi dalam pelaksanaan tugas BNPPDT, yang keberhasilannya bergantung pada kemampuan lembaga dalam menyelaraskan program, kewenangan, dan sumber daya kementerian serta instansi terkait.
Dalam menjalankan tugas sebagai Kepala BNPPDT, Maruli juga membuka peluang untuk memanfaatkan keberadaan prajurit TNI yang bertugas di berbagai daerah. Ia menyebutkan bahwa keberadaan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP), serta personel dari TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut di sejumlah lokasi, dapat menjadi dukungan penting dalam koordinasi di lapangan.
“Prajurit yang sudah berada di wilayah perbatasan, pesisir, dan daerah terpencil dapat membantu menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan upaya pembangunan yang sudah direncanakan pemerintah,” jelas Maruli. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa pengelolaan badan ini tidak berarti seluruh tugas pembangunan dialihkan kepada TNI. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait tetap menjadi bagian dari pendekatan yang akan diterapkan.
Penunjukan Maruli sebagai pejabat dengan dua tanggung jawab ini tentunya menimbulkan perhatian terkait bagaimana ia akan menjalankan kedua posisi tersebut secara bersamaan. Tantangan ini mencakup bagaimana mengelola waktu dan sumber daya untuk memastikan kedua tugas dapat dilaksanakan dengan efektif. Dengan latar belakang yang kuat dan pengalaman di berbagai bidang, diharapkan Maruli dapat menghadapi tantangan ini dengan baik serta membawa manfaat nyata bagi masyarakat di daerah perbatasan dan terpencil.
Komentar