Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap 14 individu dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilaksanakan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Selasa, 13 Oktober 2026. Di antara yang ditangkap terdapat Sekretaris Utama BNPB, Rustian.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa ke-14 orang tersebut terdiri dari Rustian, beberapa pejabat pembuat komitmen (PPK) dari BNPB, serta sejumlah individu dari sektor swasta. Semua yang ditangkap saat ini tengah menjalani pemeriksaan mendalam di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.
“Dalam peristiwa ini, tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama, kemudian PPK, dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta,” jelas Budi, menambahkan bahwa identitas lengkap dari 13 individu lainnya masih belum diumumkan. Oleh karena itu, nama dan jabatan mereka belum dapat dipastikan berdasarkan informasi resmi yang ada.
Rustian menjadi salah satu pejabat yang secara terang-terangan disebut oleh KPK dalam operasi ini. Sebagai Sekretaris Utama, ia berada di posisi puncak dalam struktur administrasi lembaga tersebut.
Selain Rustian, para penyidik juga mengamankan beberapa pejabat pembuat komitmen (PPK). Dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, PPK memiliki tanggung jawab penting dalam pelaksanaan sesuai dengan wewenang yang dimiliki.
KPK juga menangkap sejumlah pihak dari sektor swasta yang diduga terlibat dalam kasus ini. Namun, hingga kini, pihak penyidik belum merinci keterkaitan antara masing-masing individu dengan proses pengadaan yang sedang diselidiki.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi yang menjelaskan peran spesifik setiap orang yang ditangkap. Status mereka pun harus dibedakan dari status tersangka karena pemeriksaan setelah OTT merupakan bagian dari proses hukum yang sedang berjalan.
Budi Prasetyo menyatakan bahwa penyidik masih melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap semua yang ditangkap. Pada malam yang sama, KPK merencanakan gelar perkara di tingkat pimpinan untuk menentukan status hukum para tersangka.
Proses ini penting untuk menilai hasil pemeriksaan awal dan mengumpulkan bukti dari operasi tangkap tangan yang telah dilakukan. KPK berjanji akan memberikan informasi terbaru mengenai perkembangan kasus dan status hukum pihak-pihak yang terlibat melalui pernyataan resmi.
Selain itu, KPK mengonfirmasi bahwa OTT ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana untuk kebencanaan. Namun, penyidik belum merinci jenis pengadaan yang menjadi fokus penyelidikan serta tujuan penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu, belum dapat dipastikan apakah kasus ini terkait dengan penanganan bencana tertentu.
Dalam pelaksanaan operasi tersebut, KPK berhasil mengamankan barang bukti berupa uang tunai yang diperkirakan mencapai Rp1,4 miliar, serta sejumlah logam mulia.
Emas yang disita terdiri dari emas batangan dan tabungan emas, meskipun jumlah keseluruhannya masih dalam proses penghitungan.
Komentar