Perombakan pejabat di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dilakukan Purbaya Yudhi Sadewa sebelum ia digantikan oleh Suahasil Nazara sedang menjadi sorotan. Langkah ini diambil pada Kamis, 10 September 2026, hanya beberapa hari sebelum Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Suahasil sebagai menteri baru pada 14 September 2026. Perubahan tersebut mencakup ratusan pegawai, dengan fokus utama pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Purbaya melakukan perombakan ini terhadap berbagai level pegawai, mulai dari pimpinan tinggi pratama hingga pegawai fungsional dan unit organisasi noneselon.
Purbaya mengungkapkan alasannya terkait perombakan yang dilakukannya setelah ia resmi menyerahkan jabatan kepada Suahasil pada Selasa, 15 September. Ia mengakui bahwa kebijakan perombakan tersebut berkontribusi terhadap keputusan pencopotannya dari posisi Menteri Keuangan.
“Sebagian iya (karena perombakan pejabat tersebut),” ujarnya saat berinteraksi dengan wartawan.
Walaupun demikian, Purbaya menegaskan bahwa tidak ada konflik yang terjadi di dalam jajaran Kemenkeu. Ia menyatakan bahwa pergantian menteri sepenuhnya merupakan hak prerogatif dari Presiden Prabowo. “Enggak ada gesekan. Yang jelas itu hak prerogatif presiden yang presiden sudah putuskan setahun ini udah cukup,” tambahnya.
Purbaya telah menjabat sebagai Menteri Keuangan sejak September 2025 sebelum akhirnya digantikan oleh Suahasil Nazara, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.
Setelah perombakan, dua pejabat eselon I di Kemenkeu, yaitu Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama, mengusulkan agar keputusan perombakan pejabat yang dibuat oleh Purbaya ditinjau kembali. Mereka meminta agar perombakan tersebut ditunda atau dibatalkan.
Bimo menyebutkan bahwa ada beberapa nama dalam daftar perombakan yang tidak melalui proses assessment talent management. “Itu kan usulan kita rotasi itu, cuma memang ada beberapa yang nama-nama ‘ajaib’ yang tidak ikut proses assessment talent management,” katanya pada Rabu, 16 September.
Menurut Bimo, hal ini dapat memberikan sinyal negatif kepada pegawai yang sebelumnya telah mengikuti proses seleksi, asesmen, dan talent management. Oleh karena itu, baik dia maupun Djaka Budhi meminta agar proses tersebut dikaji ulang. Bimo menambahkan bahwa pejabat yang dianggap tidak memenuhi syarat dan diduga melewati tahapan seleksi akan dicoret dari daftar perombakan dan dikembalikan ke posisi lama mereka.
Saat ini, Menteri Keuangan Suahasil Nazara masih menimbang keputusan terkait hasil perombakan yang dilakukan oleh Purbaya. Ia menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan diskusi untuk mengevaluasi proses yang telah berlangsung dan menunggu masukan dari seluruh unit eselon I di Kemenkeu.
“Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi,” ungkap Suahasil saat memberikan keterangan di Kompleks Istana Kepresidenan.
Keputusan yang diambil oleh Suahasil akan sangat menentukan arah kebijakan di Kemenkeu ke depan. Mengingat perombakan pejabat di instansi pemerintah memiliki implikasi yang luas terhadap efektivitas dan kinerja organisasi, perhatian terhadap isu ini menjadi semakin penting di tengah dinamika politik dan ekonomi yang ada.
Komentar