Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid belakangan ini tidak terlihat dalam sejumlah agenda di DPR. Hal ini terjadi setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap beberapa pejabat serta individu yang diduga memiliki kedekatan dengannya terkait kasus dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB).
Pada hari selasa, 15 September 2026, Nusron tidak hadir dalam rapat Komisi II DPR yang berlangsung di Gedung Parlemen. Kehadirannya digantikan oleh Wakil Menteri ATR/BPN, Ossy Dermawan. Dalam rapat tersebut, DPR membahas berbagai isu penting, termasuk pengelolaan aset pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Topik yang dibicarakan mencakup kontribusi kedua entitas tersebut terhadap pendapatan asli daerah (PAD), serta peranan pemerintah daerah dalam reforma agraria dan perlindungan lahan pertanian, khususnya sawah.
Ketidakhadiran Nusron tidak berhenti di situ. Pada hari Rabu, 16 September 2026, dia kembali absen dalam rapat yang membahas penetapan dan penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) untuk tahun 2027, yang lagi-lagi diwakili oleh Ossy Dermawan. Pengulangan ketidakhadiran ini menimbulkan pertanyaan terkait keterlibatan dan konsistensi Nusron dalam tugasnya sebagai Menteri.
Di sisi lain, Nusron juga tidak terlihat dalam pembahasan tingkat I RUU tentang Pengaturan Reforma Agraria yang berlangsung di Badan Legislasi DPR. Ketidakhadirannya dalam berbagai agenda ini tentu menjadi sorotan, mengingat misi penting dari kementerian yang dipimpinnya. Reforma agraria adalah isu krusial yang berkaitan dengan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat, sehingga kehadiran pemimpin kementerian dalam setiap diskusi dan rapat sangat diharapkan.
Situasi ini menimbulkan spekulasi di kalangan pengamat politik dan masyarakat umum mengenai komitmen Nusron terhadap tugasnya. Dalam konteks ini, penting bagi pemerintah untuk menunjukkan keseriusannya dalam menangani masalah yang menyangkut hak atas tanah dan pengelolaan aset publik. Ketidakhadiran menteri di forum-forum penting seperti ini tidak hanya berdampak pada proses legislasi, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Reforma agraria, sebagai salah satu program strategis nasional, seharusnya mendapatkan perhatian penuh dari kementerian terkait. Oleh karena itu, kehadiran menteri dalam setiap rapat dan pembahasan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dengan demikian, ketidakhadiran Nusron dalam berbagai agenda DPR menimbulkan berbagai pertanyaan dan harapan agar masalah ini segera teratasi. Seluruh pihak berharap agar kementerian dapat berfungsi secara optimal dalam menjalankan tugas-tugasnya dan memberikan kontribusi positif dalam pembangunan nasional, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan agraria dan pengelolaan sumber daya alam.
Komentar