Badan Gizi Nasional (BGN) berencana untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap 172 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah terjadinya dugaan keracunan makanan yang menjadi perhatian publik. Tindakan ini diambil untuk memastikan bahwa setiap dapur menjalankan proses pengolahan hingga distribusi makanan sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian kapasitas dapur dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani. Wakil Kepala BGN, Trenggono, menyampaikan bahwa pemeriksaan ini merupakan langkah penting dalam memperkuat pengawasan terhadap tata kelola SPPG. Ia menegaskan bahwa dapur yang tidak memenuhi standar keamanan pangan akan diberhentikan operasionalnya.
“SPPG seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dapur yang jelas tidak memenuhi standar, akan kami suspend. Jika kondisi dapur sangat tidak memadai, kemungkinan akan dihentikan secara permanen. Itu adalah komitmen kami di BGN,” ungkap Trenggono dalam keterangan resminya.
Trenggono juga mencatat bahwa ada kemungkinan beberapa dapur belum sepenuhnya melakukan semua tahapan dalam penyiapan makanan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, evaluasi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa setiap SPPG memenuhi ketentuan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Pati telah merencanakan untuk memulai pemeriksaan terhadap seluruh 172 SPPG pada pekan mendatang. Proses ini tidak hanya akan menilai kondisi fisik dapur, tetapi juga akan mengevaluasi kapasitas serta kemampuan dapur dalam memenuhi kebutuhan penerima manfaat.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, mengungkapkan bahwa pemeriksaan akan dilakukan bersama dengan sejumlah instansi terkait untuk memastikan hasil yang objektif dan komprehensif.
“Di Kabupaten Pati terdapat sekitar 172 dapur. Kami pastikan minggu depan kami akan mengunjungi semua SPPG untuk memeriksa fasilitas dan kemampuan dapur dalam melayani para penerima manfaat,” kata Chandra.
Salah satu aspek yang menjadi fokus perhatian dalam pemeriksaan ini adalah membandingkan kapasitas dapur dengan jumlah penerima manfaat. Dapur yang memiliki kemampuan produksi terbatas tetapi harus melayani antara 2.500 hingga 3.000 penerima akan menjadi salah satu subjek evaluasi penting.
Pemeriksaan ini akan melibatkan Dinas Kesehatan, Kodim, Polres, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Hasil dari pemeriksaan ini nantinya akan digunakan sebagai bahan rekomendasi kepada BGN terkait kelayakan dan perbaikan masing-masing SPPG.
Di tengah proses evaluasi terhadap seluruh dapur, pemerintah setempat masih aktif menangani penerima manfaat yang mengalami masalah kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Trenggono melaporkan bahwa hingga saat ini, terdapat 59 orang yang masih dalam perawatan. Dia menegaskan bahwa kondisi seluruh pasien menunjukkan perbaikan dan tidak ada yang berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan.
BGN bersama dengan Pemerintah Kabupaten Pati memastikan bahwa biaya perawatan untuk semua korban keracunan akan ditanggung oleh pemerintah. Penanganan ini berlangsung sambil menunggu hasil investigasi untuk mengetahui penyebab pasti dari peristiwa keracunan tersebut.
Komentar