Politikus dari Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, mengungkapkan keprihatinannya terhadap keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 731 Tahun 2025. Keputusan ini dianggapnya akan membatasi akses publik terhadap dokumen-dokumen penting yang berkaitan dengan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Dalam keterangannya yang dirilis pada Selasa (16/9), Didi menyampaikan sejumlah pertanyaan mengenai alasan di balik langkah yang diambil oleh KPU tersebut. Ia mempertanyakan, “Mengapa lembaga penyelenggara pemilu justru menutup akses terhadap hal mendasar yang seharusnya menjadi hak publik untuk tahu?”
Keputusan yang ditandatangani oleh Ketua KPU Mochammad Afifuddin dan Sekretaris Jenderal Novy Hasbhy Munnawar pada 21 Agustus 2025 mengatur bahwa sejumlah dokumen persyaratan capres dan cawapres tidak akan dapat diakses oleh publik selama lima tahun ke depan. Dokumen-dokumen tersebut mencakup fotokopi KTP, Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), surat keterangan kesehatan, serta ijazah.
Walaupun demikian, keputusan ini menyatakan bahwa dokumen tersebut masih dapat diakses jika mendapatkan persetujuan dari pihak terkait atau jika pengungkapan informasi dianggap relevan dengan jabatan publik. Namun, hal ini tetap menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat mengenai transparansi proses pemilu.
Didi menekankan bahwa sikap KPU yang cenderung tertutup justru dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Ia berpendapat bahwa transparansi adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon pejabat negara, bukan sekadar pilihan yang dapat diabaikan.
Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang cukup mengenai calon-calon yang akan memimpin negara. Proses pemilihan umum seharusnya dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, agar warga negara dapat membuat keputusan yang informatif dan bijaksana.
Transparansi dalam proses pemilu tidak hanya mendukung keadilan, tetapi juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Ketika publik merasa memiliki akses terhadap informasi penting, mereka akan lebih terdorong untuk terlibat dalam proses demokrasi. Di sisi lain, keputusan untuk menutup akses informasi seperti yang dilakukan KPU dapat menyebabkan ketidakpuasan dan skeptisisme di kalangan pemilih.
Dengan demikian, keputusan KPU ini menjadi sorotan penting bagi berbagai kalangan, termasuk individu, organisasi, dan lembaga yang peduli terhadap demokrasi. Diharapkan ke depan, KPU dapat mempertimbangkan kembali kebijakan yang diambil dan memastikan bahwa prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.
Komentar