Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto baru-baru ini mengeluarkan Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026, yang membawa perubahan signifikan terhadap ketentuan Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Salah satu alasan utama yang mendasari penerbitan peraturan ini adalah untuk memfasilitasi pelaksanaan sidang etik yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengonfirmasi hal tersebut saat menjawab pertanyaan dari wartawan pada Rabu (18/11/2026). “Iya, itu salah satu pertimbangan utamanya,” ungkap Isir, menegaskan pentingnya aturan baru ini.
Perpol Nomor 4 Tahun 2026 merupakan revisi dari Perpol Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Kode Etik Profesi dan KKEP, yang resmi diundangkan pada 16 November 2026. Isir menjelaskan bahwa terdapat sembilan ketentuan yang mengalami perubahan dan penambahan, yang mencakup berbagai aspek seperti komposisi majelis sidang etik, prosedur pemeriksaan, serta waktu penempatan anggota Polri di lokasi tertentu.
- Perubahan Pertama: Pihak yang Berhak Mengajukan Banding
- Perubahan Kedua: Audit Investigasi
- Perubahan Ketiga: Batas Waktu Penyampaian Surat Panggilan
- Perubahan Keempat: Pangkat Anggota Majelis KKEP
- Perubahan Kelima: Kehadiran Terduga Pelanggar dalam Sidang
- Perubahan Keenam: Susunan Anggota KKEP Banding
- Perubahan Ketujuh dan Kedelapan: Batas Waktu Penempatan Anggota Polri
Dalam Pasal 1 angka 6, terdapat perubahan mengenai siapa yang berhak mengajukan banding. Aturan sebelumnya memberikan hak tersebut kepada pelanggar, pasangan, anak, dan orang tua. Kini, hak banding hanya diberikan kepada pelanggar itu sendiri.
Pemerintah menambahkan ayat (4a) dalam Pasal 15 yang mewajibkan hasil audit investigasi untuk ditindaklanjuti melalui gelar perkara dengan melibatkan berbagai fungsi, termasuk pengawasan, sumber daya manusia, hukum, serta profesi dan pengamanan.
Perubahan pada Pasal 19 ayat (5) mengatur batas waktu untuk menyampaikan surat panggilan dan permohonan kesediaan pemeriksaan. Dari sebelumnya yang mengharuskan surat disampaikan paling lambat tiga hari kerja sebelum pemeriksaan, kini menjadi tiga hari kalender, yang berarti Sabtu dan Minggu juga diperhitungkan.
Perubahan dalam Pasal 42 ayat (3) menetapkan bahwa anggota majelis KKEP tidak harus lagi memiliki pangkat yang sama atau lebih tinggi daripada terduga pelanggar. Dalam aturan baru, anggota majelis bisa berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat lebih rendah. “Dengan arti pangkat lebih rendah satu tingkat dan lebih rendah dua tingkat dapat menjadi anggota KKEP,” jelas Isir.
Pasal 59 ayat (2) mengubah ketentuan mengenai kehadiran terduga pelanggar dalam sidang. Sebelumnya, kehadiran secara langsung adalah suatu keharusan. Namun, kini pemeriksaan dapat dilakukan melalui media elektronik dengan persetujuan dari Ketua KKEP.
Perubahan serupa juga terjadi pada Pasal 74 ayat (3), yang mengatur susunan anggota KKEP Banding. Anggota majelis banding kini dapat berpangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau maksimal dua tingkat di bawah pangkat pelanggar.
Peraturan baru ini juga mengubah batas waktu penempatan anggota Polri di lokasi khusus yang diatur dalam Pasal 98 ayat (4) dan Pasal 109 huruf d. Ketentuan sebelumnya menetapkan batas maksimal 30 hari kerja, sedangkan peraturan baru membatasi masa penempatan menjadi maksimal 20 hari kalender.



Komentar