Pemimpin Redaksi iNews, Aiman Witjaksono, mengungkapkan keberatannya mengenai penggunaan tayangan jurnalistik sebagai barang bukti dalam kasus dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dan dokter Tifauzia Tyassuma, yang dikenal sebagai Dokter Tifa.
Keberatan tersebut disampaikan Aiman saat dia memberikan kesaksian dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 12 November 2026.
Aiman menjelaskan bahwa tayangan jurnalistik seharusnya diselesaikan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh Dewan Pers, bukan dijadikan barang bukti dalam perkara pidana. Dalam kesaksiannya, ia menyatakan, “Saya sudah 25 tahun menjadi wartawan dan baru hari ini saya menjadi saksi atas kasus yang menurut saya (produk jurnalistik) tidak layak untuk dijadikan barang bukti karena produk jurnalistik adalah produk yang seharusnya dilakukan mekanisme Dewan Pers.”
Isu tersebut muncul dari program televisi yang berjudul “Rakyat Bersuara,” yang menampilkan Dokter Tifa bersama dengan beberapa narasumber lainnya untuk membahas kontroversi mengenai ijazah Joko Widodo pada tanggal 29 April 2025. Menurut Aiman, program tersebut diproduksi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Melalui program ini, Aiman berpendapat bahwa seharusnya ada proses yang lebih tepat untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan tayangan jurnalistik. Ia berargumen bahwa mekanisme Dewan Pers sudah seharusnya diikuti untuk menyelesaikan sengketa yang melibatkan media, alih-alih membawa masalah tersebut ke ranah hukum. Keberatan ini menunjukkan pentingnya pemisahan antara masalah hukum dan etika jurnalistik.
Perdebatan mengenai penggunaan tayangan jurnalistik dalam konteks hukum ini menjadi relevan di tengah kondisi di mana pers bebas dan independen berperan penting dalam demokrasi. Aiman menekankan bahwa wartawan memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara akurat dan objektif, dan produk jurnalistik seharusnya tidak disalahgunakan untuk kepentingan hukum yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu.
Lebih jauh lagi, Aiman mengingatkan bahwa pemisahan ini penting untuk menjaga integritas profesi wartawan. Sebagai seorang yang telah berkecimpung dalam dunia jurnalistik selama lebih dari dua dekade, ia memahami betul bagaimana etika dan standar jurnalisme harus dihormati. Keberatan yang disampaikannya mencerminkan keprihatinan yang lebih luas mengenai bagaimana media dan hukum berinteraksi di Indonesia.
Dengan perkembangan kasus ini, diharapkan akan ada peningkatan pemahaman tentang pentingnya mekanisme penyelesaian sengketa yang tepat bagi produk jurnalistik. Hal ini juga mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh media dalam menjalankan tugasnya, terutama ketika berhadapan dengan isu-isu yang sensitif.
Dalam konteks ini, Aiman berpendapat bahwa sudah saatnya untuk mengevaluasi kembali cara-cara di mana tayangan jurnalistik digunakan dalam proses hukum, serta untuk memastikan bahwa perlindungan terhadap kebebasan pers tetap terjaga. Dengan demikian, diharapkan perdebatan ini dapat memicu diskusi yang lebih luas mengenai peran media dalam masyarakat dan bagaimana hukum dapat berfungsi tanpa mengganggu kebebasan berekspresi.
Komentar