Sebanyak 120 anggota DPR RI telah resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berkaitan dengan kontroversi mengenai ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Tindakan ini diambil pada hari Rabu, 11 November 2026, dan menandai dimulainya tahapan politik serta konstitusi yang harus dilalui sebelum rencana pemberhentian wakil presiden bisa diajukan.
Menurut Titi Anggraini, seorang pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia, setelah usulan diterima oleh pimpinan DPR, langkah selanjutnya adalah membahasnya dalam rapat paripurna. Dalam pembahasan ini, untuk mendapatkan persetujuan diperlukan kehadiran minimal dua pertiga dari seluruh anggota DPR serta dukungan dua pertiga dari anggota yang hadir.
“Agar menjadi HMP DPR, usul harus disetujui sedikitnya 2/3 anggota yang hadir dalam paripurna yang dihadiri sedikitnya 2/3 seluruh anggota DPR,” ungkap Titi dalam pernyataannya kepada Kompas.com pada hari yang sama.
Apabila usulan tersebut disetujui, DPR akan membentuk panitia khusus (Pansus) yang melibatkan semua unsur fraksi. Pansus ini bertugas untuk mengkaji materi usulan dan harus menyampaikan laporan hasil pembahasan dalam waktu maksimal 60 hari kerja setelah pembentukan. Laporan ini nantinya akan kembali dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan lebih lanjut.
Jika laporan memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan kuorum, proses selanjutnya adalah membawa isu ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Titi menegaskan bahwa pengajuan HMP tidak otomatis mengakibatkan pemberhentian presiden atau wakil presiden. Sebaliknya, setiap mekanisme pemberhentian harus mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam konstitusi, termasuk melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh MK.
Langkah ini menunjukkan betapa seriusnya proses pengawasan dan akuntabilitas di lembaga legislatif. Selain itu, ini juga mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil berlandaskan pada prinsip-prinsip konstitusi yang berlaku.
Proses yang panjang dan kompleks ini memberikan gambaran mengenai dinamika politik di Indonesia, di mana pengawasan dan kontrol terhadap pejabat publik sangatlah penting. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi banyak pihak, baik dari kalangan politik maupun masyarakat umum yang berharap agar setiap tindakan yang diambil oleh DPR berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Komentar