Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tengah melakukan penguatan penerapan manajemen risiko berbasis data serta transformasi digital. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan di bidang pertanahan dan tata ruang. Pendekatan yang diterapkan tidak hanya berfokus pada peningkatan pelayanan, tetapi juga untuk memperkuat pengendalian internal serta mencegah masalah sebelum muncul.
Wakil Menteri ATR dan Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengungkapkan hal ini dalam sebuah seminar tentang Governance, Risk, and Compliance (GRC) yang berlangsung pada tanggal 22 Oktober 2026. Dalam seminar tersebut, ia menekankan pentingnya integrasi manajemen risiko dengan proses bisnis yang dijalankan serta pemanfaatan teknologi digital.
“Saya berharap melalui pendekatan Governance, Risk, and Compliance atau GRC ini dapat membantu kita bergerak dari pengendalian yang reaktif menuju pengendalian yang berbasis data dan juga peringatan dini,” ujarnya. Pernyataan ini mencerminkan harapan untuk meningkatkan sistem pengawasan yang tidak hanya terfokus pada penanganan masalah yang telah terjadi, tetapi juga dapat mendeteksi potensi risiko lebih awal.
Ossy juga menjelaskan bahwa digitalisasi tidak menjamin hilangnya risiko jika proses bisnis masih mengandung kelemahan. Oleh karena itu, penguatan tata kelola sangat penting. Hal ini mencakup klarifikasi kewenangan, validasi data yang akurat, pemisahan fungsi yang jelas, serta mekanisme pengendalian yang memadai.
Contohnya, dalam proses pelayanan peralihan hak atas tanah, percepatan yang dilakukan harus diimbangi dengan langkah-langkah verifikasi dokumen yang tepat, memastikan kepastian hukum, menjaga keamanan data, serta memperhatikan tahapan pelayanan agar tetap dapat ditelusuri.
Ossy menegaskan bahwa kualitas pelayanan tidak hanya dapat diukur dari seberapa cepat suatu proses diselesaikan, tetapi juga dari kemampuan untuk menjaga kepastian hukum dan mengendalikan risiko secara proporsional. Hal ini menjadi sangat penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pelayanan yang diberikan oleh kementerian.
Kepala Biro Organisasi, Tata Laksana, dan Manajemen Risiko, Einstein Al Makarima Muhammad, menambahkan bahwa seminar ini menjadi wadah bagi pertukaran pengetahuan dan penyusunan rekomendasi untuk memperkuat penerapan GRC di lingkungan kementerian. Einstein berharap sinergi yang terjalin antarunit kerja dapat semakin kuat. Dengan demikian, diharapkan proses yang tumpang tindih dapat diminimalkan, pelaksanaan kebijakan lebih selaras, serta akuntabilitas yang meningkat.
Lebih lanjut, penerapan manajemen risiko diharapkan dapat menjadi bagian integral dari seluruh proses mulai dari perencanaan, pengambilan keputusan, hingga pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pekerjaan. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan kementerian dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat.
Dengan demikian, penerapan manajemen risiko berbasis data dan transformasi digital di Kementerian ATR/BPN sangat penting untuk menciptakan sistem pertanahan yang lebih baik. Hal ini tidak hanya menyangkut kualitas layanan, tetapi juga berkontribusi pada penguatan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Upaya ini mencerminkan komitmen kementerian untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan meningkatkan pelayanan kepada publik.
Komentar