Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi berkaitan dengan kebijakan kuota internet yang hangus setelah masa aktif berakhir. Dalam keputusan ini, MK mengharuskan penyelenggara layanan telekomunikasi untuk menyediakan pilihan layanan yang memungkinkan pelanggan menggunakan sisa kuota yang dimiliki, sesuai dengan formula yang telah ditentukan oleh pemerintah.
Pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo. Dalam sidang yang berlangsung pada hari Kamis, 23 Juli 2026, MK menyatakan bahwa terdapat ketentuan dalam Pasal 28 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Penilaian ini bersifat bersyarat jika tidak dimaknai sebagai kewajiban bagi penyedia layanan untuk memberikan opsi penggunaan sisa kuota bagi pelanggan.
Pihak yang mengajukan perkara ini adalah Didi Supandi, seorang pengemudi ojek online, dan Wahyu Triana Sari, seorang pedagang kuliner daring. Kedua penggugat mengemukakan bahwa praktik penghapusan kuota internet yang tidak terpakai saat masa aktif berakhir telah merugikan konsumen. Mereka berpendapat bahwa hal ini tidak memberikan kepastian hukum terhadap hak pengguna yang telah membayar untuk layanan tersebut.
Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Adies Kadir menyampaikan bahwa regulasi yang ada saat ini belum memberikan perlindungan yang memadai bagi hak pengguna jasa telekomunikasi terkait sisa kuota internet. Ini menjadi sorotan penting bagi perkembangan kebijakan telekomunikasi di Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan konsumen.
Keputusan Mahkamah Konstitusi ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperbaiki perlindungan hak-hak konsumen di sektor telekomunikasi. Dengan adanya kewajiban bagi penyelenggara layanan untuk menyediakan opsi penggunaan sisa kuota, diharapkan akan tercipta keadilan bagi para pengguna. Keputusan ini mencerminkan perhatian lebih terhadap hak pelanggan dalam menikmati layanan yang telah mereka bayar.
Kedepannya, diharapkan semua pihak, baik penyelenggara layanan maupun regulator, dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih adil dan transparan bagi konsumen. Perlindungan hak-hak pengguna jasa telekomunikasi menjadi sangat penting, mengingat semakin meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi informasi dan komunikasi.
Dengan keputusan ini, diharapkan juga ada inovasi dalam layanan yang tidak hanya mengedepankan keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan kepuasan pelanggan. Sebuah langkah yang sangat penting untuk menciptakan ekosistem telekomunikasi yang lebih baik di Indonesia.
Komentar